Kalimantan Timur
Wagub Mengingatkan Perusahaan Wajib Keluarkan ZIS

SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya dengan  mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) didalam bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Jangan berzakat saja, tetapi bisa infak dan sedekah juga. Dikeluarkan untuk anak yatim, masyarakat dan lingkungannya. Setidaknya ini bagian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar," kata  H Hadi Mulyadi pada acara Kaltim Berzakat 2019 yang digelar Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, Rabu (22/5/2019).

Hadi mengatakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak sekedar program santunan. Tapi mampu ikut mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pengusahaa daerah  ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunannya.

Selain puasa dalam Ramadhan ini, lanjut Hadi  kewajiban lain umat Islam adalah membayar zakat. Sebagai rukun Islam keempat merupakan instrumen utama ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Dan potensi zakat di Kaltim yang dinilai luar biasa berperan besar memberikan kesejahteraan dari umat untuk umat.

Dikatakan, potensi zakat yang besar diperoleh dari pengusaha yang memiliki usaha di Kaltim. Kedepan, pemerintah akan menagih janji para pengusaha  di Bumi Etam. Meskipun, tidak tinggal di Kaltim namun bersedia menyisihkan sebagian hartanya berupa zakat maal ke Baznas.

"Kita harapkan  janji pengusaha yang kerja wilayah Kaltim,  mau mengeluarkan sedikit hartanya ke Baznas agar bermanfaat untuk masyarakat dhuafa," tandasnya.

Hadi Mulyadi menghimbau umat Islam agar jangan sampai lupa berbagi dengan sesama apalagi di bulan suci ini. "Memperbanyak sedekah tidak hanya bulan Ramadhan. Tapi kapan saja termasuk zakat maal, kecuali zakat fitrah," ungkapnya. (mar/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation