SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.
Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.
"Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran," kata Hadi Mulyadi baru-baru ini di Samarinda.
Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun dengan efektif dan efisien.
Melalui pemeriksaan tersebut menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja staf maupun pimpinan semakin profesional.
Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
"Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah," jelasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
26 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
10 Oktober 2020 Jam 00:31:11
Dekranasda
25 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 September 2020 Jam 19:28:43
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Desember 2015 Jam 00:00:00
Kesehatan