SAMARINDA - Pemerintah saat ini sedang gencar dalam penanggulangan penyakit stunting pada anak, dengan berbagai upaya penanggulangan yang gencar, sehingga dapat menekan angka kasus stunting.
Untuk menekan kasus stunting di Kaltim, Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim menekankan perlunya menggalang komitmen lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat, menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pencegahan stunting.
"Dan yang tidak kalah penting adalah menggalakan seluruh masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita. Dengan dukungan dan komitmen semua pihak kita optimis tahun 2022 ini, kasus stunting di Kaltim bisa ditekan," kata Hadi Mulyadi belum lama ini.
Dikatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis. Terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan anak. Stunting juga menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
"Permasalahan yang menjadi kekhawatiran utama bukan terletak pada ukuran tinggi badan, akan tetapi yang mendapat perhatian utama adalah efek yang ditimbulkan dari kasus stunting karena gizi buruk yang terjadi pada balita ini dalam jangka panjang sulit untuk diperbaiki seperti terjadi gangguan kognitif yang menyebabkan penurunan kecerdasan dan rentan terhadap penyakit, serta berisiko mengalami penyakit tidak menular (PTM) saat dewasa," tandasnya.
Agar program penanggulangan dalam menurunkan angka stunting terealisasi, lanjut Hadi perlu adanya keterlibatan semua pihak, karena untuk stunting peran sektor kesehatan hanya 30%. Sedangkan 70% harus melibatkan sektor lainnya, seperti sektor pangan, pertanian, permukiman, agama, pendidikan serta sektor lainnya.
"Komitmen Pemprov Kaltim dalam penanggulangan stunting patut mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan. Termasuk dari BKKBN yang fokus dalam pengembangan pembangunan keluarga. Sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan stunting di Kaltim diharapkan terjalin secara baik sehingga, hasilnya akan lebih optimal. Dalam kaitan sinergi ini, pentingnya menyelaraskan program yang tidak tumpang tindih di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional," paparnya.(mar/sul/ adpimprov kaltim)
26 Oktober 2022 Jam 22:05:18
Wakil Gubernur Kaltim
25 November 2022 Jam 22:55:22
Wakil Gubernur Kaltim
14 Oktober 2022 Jam 15:23:58
Wakil Gubernur Kaltim
21 Mei 2023 Jam 14:05:47
Wakil Gubernur Kaltim
21 Oktober 2022 Jam 18:45:00
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 Februari 2022 Jam 21:00:14
Informasi dan Komunikasi
27 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Februari 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
21 April 2019 Jam 08:29:22
Agama
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan