SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membuka acara Sharing Session III Forum HR Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim secara virtual, Kamis (15/10).
Acara mengangkat topik Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Tinjauan dari sisi Pekerja dan Pemerintah, diikuti Ketua Gapki Kaltim Muhammadsjah Djafar dan Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo serta jajaran pengurus, Dewan Penasehat dan Pembina Gapki Kaltim.
Terkait UU Ciptaker, menurut Wagub Hadi Mulyadi, sampai saat ini belum menjadi lembaran negara, sebab belum ditandatangani Presiden. Dan belum ada aturan turunannya, baik peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (Perpres).
"Saya sendiri dan kami (pemerintah daerah) masih mendalami UU Ciptaker yang baru saja disahkan DPR. Sambil menunggu sikap Presiden atau aturan turunannya," kata Hadi Mulyadi di Rumah Jabatan Wagub Kaltim Jalan Milono Samarinda.
Terlepas dari berbagai informasi itu semua (UU Ciptaker), tentunya lanjut Wagub, di era digital (medsos) berbagai isu dan informasi bebas beredar. Kondisi ini ujarnya, harus dipahami seluruh pihak dan tidak mudah menerima informasi sepihak.
Pada dasarnya, ungkap mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini, tujuan utama pembentukkan UU Ciptaker, yakni menyerap tenaga kerja (terbuka lapangan dan kesempatan kerja), kemudahan berusaha (menarik investasi) dan sinkronisasi berbagai aspek perijinan.
Karenanya, pemerintah pusat akhirnya menyinkronkan 79 undang-undang yang disebut Omnibus Law, sehingga terbitlah UU Ciptaker.
Hingga akhirnya jelas Hadi, muncul gejolak penolakan berdalih UU ini merugikan karyawan (tenaga kerja) dan belum memberikan kepastian hukum sengketa karyawan dan pengusaha.
"Sebaiknya, kita di daerah khususnya Gapki atau Apindo. Sebelum terbitnya PP atau Perpres, segera sampaikan apa saja pertimbangannya. Dan kami siap memfasilitasi dan menyampaikan ke pusat," ungkap Hadi. (yans/ri/humasprovkaltim)
23 September 2021 Jam 22:24:44
Berita Acara
12 Februari 2020 Jam 23:17:41
Berita Acara
01 Maret 2021 Jam 19:58:52
Berita Acara
25 November 2020 Jam 21:55:32
Berita Acara
09 Januari 2022 Jam 10:22:03
Berita Acara
08 Juli 2021 Jam 21:06:26
Berita Acara
02 April 2023 Jam 17:47:35
Agama
02 April 2023 Jam 17:46:42
Wakil Gubernur Kaltim
02 April 2023 Jam 17:41:01
Ibu Kota Negara
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
21 September 2018 Jam 18:35:22
Pemerintahan
21 April 2022 Jam 08:32:30
Perencanaan Pembangunan
11 Juli 2017 Jam 08:05:09
Perencanaan Pembangunan