Wagub Pimpin Rapat Terbatas Bidang Perekonomian, Hadi : Harus Lebih Kreatif

26 November 2018 Jam 19:58:54 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1474 kali

Wagub Hadi Mulyadi saat memimpin Rapat Terbatas Bidang Perekonomian. (yuvita/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sejak awal kepemimpinan Gubernur Dr H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi telah menetapkan jargon Kaltim Berdaulat. Jargon itu menurut Wagub Hadi Mulyadi merupakan bentuk ungkapan komitmen untuk membangun daerah secara bersungguh-sungguh dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia. Hal itu diungkapkan Hadi Mulyadi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Perekonomian di lingkungan Pemprov Kaltim di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Senin (26/11).

"Kita harus serius membangun Kaltim dan komitmen semua menjadi pemicu semangat melakukan percepatan di segala bidang untuk kemajuan daerah demi kesejahteraan rakyat," tegasnya. Hadi berharap kinerja SKPD terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi ekonomi lebih kreatif dan inovatif guna percepatan pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Baginya, upaya dan kinerja di bidang ekonomi sangat besar dan strategis perannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berimbas langsung pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Wagub menyadari kondisi ekonomi Kaltim selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan tren positif (pertumbuhan naik) walaupun tahun 2015-2016 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. "Kita tidak main-main. Kerja keras saat ini hingga ke depannya nanti bukti kuat tekad untuk menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan pengangguran di bumi kaya SDA ini," ungkapnya.

Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan H Ichwansyah serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Tampak Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Abdullah Sani, Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumoindong dan Kepala Dinas Perindagkop UMKM Fuad Assadin.

Termasuk Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Nazrin dan Kepala Biro Adbang Fadjar Djojoadikusumo, Kepala Biro Infrastruktur Lisa Hasliana, pimpinan BPS Kaltim, pimpinan Bank Indonesia dan Bappeda, Disbun dan Dinas PUPR serta Bapenda. (yans/sul/humasprov kaltim)