SAMARINDA - Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kaltim hingga awal Oktober ini mencapai 81 persen dari jumlah kendaraan wajib pajak. Hal ini disampaikan Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika bersilaturahmi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Kamis (4/10).
Hadi mengapresiasi hasil kerja jajaran Bapenda Kaltim selama ini, terutama dalam penerimaan PKB tahun 2018. "Ya kita harapkan tahun ini bisa diatas seratus persen seperti tahun lalu," kata Hadi Mulyadi didampingi Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana dan Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati.
Hadi bersyukur tahun lalu Kaltim sudah surplus penerimaan PKB mencapai 107 persen. Karena itu, tahun ini diharapkan capaian tersebut bisa melebihi capaian tahun lalu.
Jika memang itu bisa melebihi target, diharapkan 2019 target bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena, dengan tingginya penerimaan PKB secara langsung akan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim. "Kami yakin tahun depan dengan PAD yang tinggi, APBD kita akan lebih baik dari tahun ini. Jika tahun ini hanya Rp10,1 triliun, mungkin tahun depan bisa Rp11 triliun," yakin Hadi.
Meski demikian, selama kepemimpinan Gubernur Dr H Isran Noor bersama Hadi Mulyadi tetap akan melakukan terobosan dengan berjuang meraih peningkatan pendapatan di daerah melalui perjuangan judicial review tentang dana bagi hasil (DBH) daerah kepada pemerintah pusat. Artinya, bagaimana berjuang dalam pengaturan Undang-Undang yang dinilai masih merugikan daerah.
"Yang jelas, jika PAD meningkat dan APBD juga meningkat, semoga janji-janji politik dan target selama kampanye kami bisa tercapai serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Sedangkan hingga kemarin, secara online penerimaan pajak kendaraan di Kaltim sudah mencapai Rp9.307.971.417. (jay/sul/humasprov kaltim)
04 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Januari 2019 Jam 18:58:25
Pemerintahan
16 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Agustus 2020 Jam 20:43:53
Pemerintahan
04 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Desember 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Juni 2022 Jam 21:23:35
Wakil Gubernur Kaltim
08 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
21 November 2019 Jam 22:30:54
Dekranasda