15 Desember 2020 Jam 08:49:36   Humas Prov. Kaltim   Kunjungan Kerja   1286 kali

BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi secara khusus menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI dalam rangka reses masa persidangan Tahun Sidang 2020-2021 di Kaltim di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Balikpapan, Senin (14/12).

Rombongan Komisi II DPR-RI dipimpin Djarot Syaiful Hidayat (FPDIP) bersama Hanan A Rozak(FPG), Elnino M Husein Mohi (F-Gerindra), M Syamsul Luthfi (F-Nasdem), Edward Tannur (FPKB) dan Teddy Setiadi (FPKS). Hadir pula pejabat BKN, LAN dan Ombusdman.

Hadir Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dan jajaran Forkopimda Kota Balikpapan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustofa, Kepala Dinkes Hj Padilah Mante Runa, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Pariwisata Sri Wahyuni, Ketua KPU Rudiansyah, Ketua Bawaslu Saiful, Ketua KPU/Bawaslu Balikpapan, Kadinkes Balikpapan Hj Sri Suliastri, Kepala Kesbangpol Ketut Rasna, Kepala Puslitbabg KDOD Mariman Darto, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Berbagai hal disampaikan Wagub Hadi Mulyadi sesuai tujuan kunker Komisi II untuk mendapatkan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Diantaranya, rekruitmen CPNS, netralitas ASN, pelayanan publik, Pilkada serentak, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, rekam dan cetak KTP elektronik, penanganan Covid-19 dan vaksin.

Khusus rekruit PNS, lanjut Hadi Mulyadi, sering terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan rekruit oleh pemerintah pusat (BKN) maupun Kemenpan RB.

"Kami sudah mengusulkan formasi bagi tenaga pengajar (guru), kenyataannya dari pusat seringkali bahkan berkali-kali tidak sesuai kebutuhan," jelas Hadi.

Hadi menjelaskan pelaksanaan cetak rekam KTP elektronik di Kaltim mencapai  99,71 persen melampaui target nasional 98 persen.

"Kami memberikan mobil pelayanan rekam cetak KTP elektronik keliling, khususnya melayani masyarakat di daerah terpencil dan pedalaman," jelasnya.

Demikian halnya, pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar. Bahkan, sudah beberapa daerah menyelsaikan perhitungan suara.

"Pilkada kami ada sembilan daerah meliputi kabupaten dan kota, tanpa Penajam Paser Utara. Dan ada dua daerah calon tunggal. Tapi, secara umum berjalan sukses dan damai," ujarnya.

Khusus alokasi anggaran Pilkada senilai Rp595 miliar, tambahnya, sudah diberikan penuh Pemprov Kaltim dan realisasikan dalam penyelenggaraan.

"Kami sangat apresiasi dukungan TNI dan Polri, sehingga penyelenggaraan Pilkada berjalan sukses. Angka partisipasi meningkat di atas 65 persen," ucapnya.

Sementara upaya penanganan Covid-19, ungkap Hadi, Pemprov Kaltim telah melakukan upaya-upaya penanggulangan didukung alokasi anggaran refocusing, sekaligus upaya pemulihan ekonomi.

"Kami telah mengalokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sejak merebak wabah. Termasuk, pemulihan kondisi sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan langsung tunai," ungkap Hadi.

Termasuk penegakan disiplin oleh pemerintah kabupaten dan kota didukung TNI/Polri bagi masyarakat sebagai upaya penanggulangan dan  mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kaltim.

Sementara Djarot Syaiful Hidayat mengapresiasi atas upaya Pemprov Kaltim bersama pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada, penanganan Covid-19 dan penanggulangannya, serta pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan kepemilikan KTP elektronik.(yans/ri/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak