* Kasus Listrik Tarakan Diharap Tidak Terulang Lagi
SAMARINDA–Wagub Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan peristiwa perusakan dan pembakaran Kantor Pemkot, DPRD dan PLN Tarakan akibat pelayanan penyediaan listrik yang tidak memuaskan, menjadi pelajaran bagi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terjadi di Tarakan baru-baru ini menjadi keprihatinan kita. Kita patut bersyukur karena situasi di Tarakan saat ini sudah kembali kondusif seperti semula,” ujar Farid, di ruang kerjanya, Kamis (7/3).
Menurut dia, kasus Tarakan terjadi karena masyarakat sudah terakumulasi dengan pelayanan penyediaan listrik oleh PLN yang tidak sesuai dengan harapan dan berlangsung dari waktu ke waktu. Sehingga di satu sisi, sebenarnya juga dapat dipahami kenapa situasi itu terjadi. Namun di sisi lainnya, juga diharapkan tidak semua permasalahan yang terkait dengan pelayanan yang tidak memadai itu diselesaikan dengan cara-cara atau tindakan anarkis.
Oleh karena itu, lanjut dia, baik masyarakat maupun pejabat pemerintah atau perusahaan terkait harus memahami betul posisinya masing-masing. Kepada masyarakat diharapkan tidak bertindak anarkis dan emosional dalam menyikapi setiap permasalahan.
Di sisi lain, bagi pejabat, baik pejabat pemerintah dan pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang BUMN/BUMD yang memiliki akses langsung kepada pelayanan memiliki kepekaan lebih, dalam menangkap aspirasi masyarakat.
“Mengapa ini terjadi? karena memang masyarakat sudah menunggu lama, kapan aspirasi mereka direspon. Ini baru urusan listrik, belum lagi air bersih. Ini merupakan dua fasilitas umum yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga jika ini terganggu yang merasakan langsung adalah masyarakat,” ujar Wagub.
Ditambahkannya, jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk, karena pemerintah atau perusahaan baru merespon setelah ada tindakan-tindakan anarkis dan emosional. Selain itu, ia juga mengimbau, ke depan jika ada hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan pelayanan agar dapat disalurkan melalui DPRD di daerah masing-masing.
“Peristiwa ini sangat disayangkan, karena fasilitas yang dibangun itu bersumber dari APBD yang asalnya juga dari rakyat. Salurkanlah aspirasi yang ada melalui DPRD, karena memang merupakan perwakilan rakyat, sehingga dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik,” imbaunya.
Dikatakannya, sesuai laporan dari Walikota Tarakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan jikapun ada tindakan perusakan namun tidak terlalu besar dan masih dalam batas-batas yang bisa diperbaiki. Namun ini menjadi peringatan bagi kita semua, baik untuk Tarakan maupun kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
“Apakah terkait dengan pejabat pemerintah maupun pejabat perusahaan yang melayani langsung fasilitas umum kepada masyarakat, agar ini menjadi catatan khusus untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan merespon cepat segala kendala dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” harapnya.
Kepada aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, Wagub juga berpesan agar dapat menindak tegas terhadap oknum provokator yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk memperkeruh suasana. (her/hmsprov).
16 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
19 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
29 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
12 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Sosial
21 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Februari 2021 Jam 20:36:13
Sosial
03 Februari 2020 Jam 10:31:54
Kegiatan Pemerintah