Wantimpres Gali Persoalan Terkait Pemantapan Pengamanan Perbatasan
SAMARINDA - Menggali berbagai persoalan dan mencari masukan demi pemantapan pengamanan wilayah perbatasan, tim kajian perbatasan negara wilayah darat dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkunjung ke Kaltim.
Kunjungan Anggota Tim Kajian Wantimpres terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST dan M Yusuf Kartanegara diterima Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Ruang Tuah Himba Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/9).
Fatur Rahman menjelaskan, Provinsi Kaltim setelah berpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara), perbatasan Kaltim hanya dengan Serawak, Malaysia.
"Walaupun demikian, kami juga punya pulau-pulau terluar, antara lain Pulau Maratua yang mana sebelah lautnya berbatasan dengan Negara Filipina," kata Fatur Rahman.
Ditambahkan Fatur, batas wilayah darat itu berada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dengan kecamatan terluarnya adalah Long Apari. 11 desa di kawasan itu pun menjadi target prioritas percepatan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Diungkapkan Fatur, berbagai permasalahan sosial ekonomi hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala. Pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kawasan itu adalah pembangunan infrastruktur, karena Kabupaten Mahulu saat ini hanya bisa dijangkau melalui transportasi sungai dan udara.
"Musim kemarau saat ini, berimbas pada kelancaran arus transportasi air, sehingga dampaknya harga-harga kebutuhan masyarakat melonjak naik. Hal itu akibat mahalnya ongkos angkut barang menuju Kebupaten Mahulu," ungkap Fatur.
Sementara Letkol Gatot Sutomo mengatakan Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tanpa diminta. Masukan dan kajian tersebut tidak untuk dipublikasikan tetapi khusus hanya disampaikan kepada Presiden.
"Kemudian semester ini, yang dimulai bulan Juni, kami harus menyusun kajian tentang pemantapan pengamanan negara wilayah darat di wilayah Kalimantan, mulai dari Kalbar sampai Kaltim," kata Gatot.
Ditambahkan, tim kajian perbatasan negara wilayah darat tidak saja menangani masalah pertahanan negara, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat maupun aspek lainnya.
"Karena itu, masalah pengamanan perbatasan bukan tanggung jawab aparat keamanan saja, tetapi perlu sistem pengamanan terpadu," jelas Gatot.
Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan dialog terkait berbagai permasalahan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Mahulu, terutama bidang kesehatan, perhubungan, sosial, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi. (mar/sul/es/hmsprov).
///FOTO : Anggota Tim Kajian Wantimpres terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST (kiri) dan dan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman (dua dari kiri).(umar/humasprov)
30 Agustus 2018 Jam 17:37:27
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 September 2018 Jam 18:31:33
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 Agustus 2018 Jam 08:58:43
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Mei 2018 Jam 23:52:33
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
30 Mei 2019 Jam 10:21:25
Kegiatan Silaturahmi
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Januari 2017 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
10 Desember 2022 Jam 21:07:19
Prestasi
17 Februari 2022 Jam 21:56:30
Wakil Gubernur Kaltim