SAMARINDA – Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim dan Bupati/Walikota di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/11/2021).
Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Nahak Rudolf, dan jajaran Forkopimda Kaltim, serta Bupati/Wali Kota se-Kaltim.
Tiga hal penting yang menjadi agenda utama rapat yang dipimpin langsung Wapres tersebut yakni pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi, penanggulangan dan penanganan Covid-19.
Saat ini, ujar Wapres, salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi dalam optimalisasi kinerja pemerintahan serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
"Dan saya mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi," kata Ma'ruf Amin mengawali arahannya.
Menurut Wapres, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang diwujudkan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam memantapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan Presiden agar tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota.
"Sehingga pelayanan kita berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli (pungutan liar)," ungkapnya.
Walaupun diakuinya, MPP saat ini sudah ada daerah yang sedang berproses bahkan terlaksana sepenuhnya, namun ada yang masih belum sama sekali.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.
"Bantuan sosial sifatnya untuk perlindungan hidup, sedangkan peningkatan taraf dan kualitas hidup melalui pemberdayaan," jelasnya lagi.
Wapres mengaku sangat bersyukur saat ini sudah banyak pelaku usaha (UMKM) yang bangkit dan terus bergerak, sehingga pemerintah berkewajiban membina, mendorong bahkan membuka pasar bagi produk-produk UMKM.
Wapres juga menjelaskan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi (pemberdayaan ekonomi) di tengah pendemi Covid-19 harus mensinergikan seluruh sektor dengan melibatkan masyarakat.
"Pandemi ini memaksa kita untuk berupaya kembali membangkitkan segala sektor perekonomian dan sendi sosial agar pulih dari dampak Covid-19," jelasnya.
Wapres mengapresiasi pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam vaksinasi Covid-19 juga penanganannya secara keseluruhan cukup baik.
Penurunan dan pelandaian Covid-19 ditandai penurunan level, semakin memacu terjadinya mobilitas cukup tinggi.
"Namun tetap waspada. Dan testing, tracing, treatmant dan vaksinasi peduli lindungi harus diperketat, guna menghindari lonjakan kasus seperti di berbagai negara, seiring perekonomian mulai bergerak dan tumbuh," harapnya.
Rapat Forkopimda digelar setelah Wapres melakukan orasi ilmiah dalam rangkaian Dies Natalis Ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur dan menandatangani prasasti peresmian Gedung Kampus 2 UNU Kaltim, serta meninjau Kampus 2 UNU di Jalan APT Pranoto, Rapak Dalam Samarinda Seberang. (yans/sdn/sul/adv)
20 Januari 2020 Jam 19:46:51
Kegiatan Pemerintah
13 Januari 2020 Jam 09:30:31
Kegiatan Pemerintah
26 September 2019 Jam 21:46:45
Kegiatan Pemerintah
09 April 2019 Jam 20:18:04
Kegiatan Pemerintah
09 Oktober 2018 Jam 20:24:43
Kegiatan Pemerintah
09 September 2019 Jam 22:31:03
Kegiatan Pemerintah
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
23 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Desember 2019 Jam 19:21:51
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Juni 2023 Jam 19:08:04
Gubernur Kaltim
06 Juli 2022 Jam 08:32:58
Wakil Gubernur Kaltim
04 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan