Pemprov Terus Antisipasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
SAMARINDA – Pemprov melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim terus berusaha mengantisipasi dan meminimalisir potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Kaltim yang memiliki hotspot (titik api).
Kepala Dishut Kaltim, Khairil Anwar mengatakan hal yang perlu diantisipasi adalah lahan-lahan kecil yang dibakar masyarakat, sehingga harus dijaga jangan sampai melebar dan masuk ke areal lain.
“Bagi HTI (Hutan Tanaman Industri) di Kaltim sudah ada aturan yang jelas untuk tidak boleh membakar lahan. Jika mereka tetap melanggar otomatis akan mendapatkan sanksi. Tim kita juga terus melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan,” kata Khairil Anwar di ruang kerjanya, Senin (1/7).
Khairil mengungkapkan Kaltim ikut terbantu dengan kondisi cuaca selama 2013 dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga dapat meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya pada daerah yang memiliki hotspot. Dari Januari hingga sekarang meskipun memasuki musim kemarau sejak April lalu, namun setiap bulannya kabupaten dan kota di Kaltim curah hujan masih cukup tinggi.
“Mudah-mudahan saja dalam dua bulan (Juli-Agustus) ini curah hujan masih cukup tinggi di Kaltim. Sehingga ketika memasuki musim penghujan pada September kita tidak terlalu mengkhawatirkan potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, kondisi hutan dan lahan di Kaltim juga berbeda dengan Riau yang saat ini sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Di Riau, ujar dia, sebagian besar didominasi oleh lahan gambut, yang memang jika terbakar sulit untuk dipadamkan dan menimbulkan asap yang besar.
“Di Kaltim kita terus mewaspadai potensi hotspot pada lahan yang memiliki kandungan batu bara. Karena hotspot pada lahan tersebut sudah lama ada, dan jika cuaca terlalu panas akan memacu terbakarnya lahan yang ada di atasnya,” ucapnya.
Saat ini, Dishut terus melakukan pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kaltim melalui UPTD PKHL (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) di bawah Kementerian Kehutanan. Selain itu, juga dibantu dari tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota.
Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kaltim, perkembangan hotspot di Kaltim dari Januari hingga Juni jumlahnya sekitar 319 titik. Jumlah tersebut mengalami fluktuasi dalam setiap bulannya yang dipengaruhi kondisi cuaca.
“Pada Januari 2013 jumlahnya mencapai 46 hotspot. Kemudian pada Februari meningkat menjadi 57 hotspot. Pada Maret jumlahnya meningkat signifikan menjadi 137 hotspot, karena memang cuaca yang sangat panas dan jarang hujan. Selanjutnya, April menurun drastis menjadi 25 hotspot, lalu Mei menjadi 31 hotspot dan kondisi terakhir pada Juni jumlahnya sekitar 23 hotspot,” jelas Khairil.
Sedangkan persebaran hotspot di Kaltim pada media Januari-Juni 2013, yaitu Berau dengan 31 hotspot, Bulungan 47 hotspot, Kutai Barat 53 hotspot, Kutai Kartanegara 65 hotspot, Kutai Timur 48 hotspot, Malinau 14 hotspot, Nunukan 42 hotspot, Paser hotspot, Penajam Paser Utara tujuh hotspot, Samarinda tiga hotspot dan Bontang tiga hotspot. (her/hmsprov)
///Foto : Kebakaran hutan dan lahan seperti ini perlu segera diantisipasi agar tidak meluas dan sulit dikendalikan.(dok/humasprov kaltim)
06 September 2019 Jam 20:03:34
Kehutanan
17 November 2016 Jam 00:00:00
Kehutanan
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Kehutanan
30 Juni 2020 Jam 21:59:21
Kehutanan
05 November 2019 Jam 13:59:31
Kehutanan
21 September 2016 Jam 00:00:00
Kehutanan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Mei 2020 Jam 21:52:54
Kependudukan dan Catatan Sipil
24 Juli 2018 Jam 19:47:01
Kegiatan Pemerintah
09 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan