SAMARINDA – Wawasan kebangsaan Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain harus terus dipupuk dan dibangun dalam bingkai kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kaltim, H Hasyim Mi’radje saat membuka Dialog Kebangsaan dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang berlangsung di Samarinda, Rabu (27/2).
“Hubungan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia tidak jarang mengalami disharmoni dan kerawanan sosial yang apabila tidak dicegah secara dini dapat menjadi konflik lebih besar,” ujarnya.
Terlebih, ujarnya di daerah perbatasan seperti yang terdapat di Kota Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, Krayan dan daerah perbatasan lainnya di Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, juga tidak jarang memunculkan masalah sosial, terutama masalah ketenagakerjaan.
Mencegah terjadinya kerawanan sosial di dalam masyarakat terkait masalah ketenagakerjaan tersebut, seyogianya hubungan Tri-partit antara pengusaha, asosiasi dan serikat pekerja yang bermuara kepada Hubungan Industrial harus dapat diberdayagunakan.
“Masalah yang harus diberikan perhatian besar adalah masalah deportasi TKI ilegal. Masalah ini tentunya merupakan suatu pencitraan buruk bagi Bangsa Indonesia di mata negara lain di dunia,” ujarya.
Masalah TKI illegal di daerah perbatasan, penangananya diperlukan koordinasi antara instansi terkait dan tindakan hukum yang tegas kepada PJTKI dan calo-calo tenaga kerja yang menimbulkan permasalahan TKI ilegal tersebut.
Dialog kebangsaan ini diikuti oleh berbagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya dengan jumlah peserta mencapai 80 orang. Dengan pembicara Komandan Kodim 0903 Bulungan, Letkol Inf Gema Repelita dan Dosen Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr Erman Anom.(yul/hmsprov).
26 Juli 2018 Jam 19:29:34
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
13 November 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
08 September 2017 Jam 07:31:15
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
08 September 2017 Jam 07:31:15
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
29 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
08 Desember 2020 Jam 21:57:31
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
15 November 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
04 Juni 2022 Jam 19:43:04
Sumber Daya Manusia
04 Juli 2021 Jam 20:04:43
Kegiatan Pemerintah
24 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sosial
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan