28 Februari 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian   2066 kali

SAMARINDA – Wawasan kebangsaan Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain harus terus dipupuk dan dibangun dalam bingkai kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kaltim, H Hasyim Mi’radje saat membuka Dialog Kebangsaan dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang berlangsung di Samarinda, Rabu (27/2).

“Hubungan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia tidak jarang mengalami disharmoni dan kerawanan sosial yang apabila tidak dicegah secara dini dapat menjadi konflik lebih besar,” ujarnya.

Terlebih, ujarnya di daerah perbatasan seperti yang terdapat di Kota Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, Krayan dan daerah perbatasan lainnya di Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, juga tidak jarang memunculkan masalah sosial, terutama masalah ketenagakerjaan.

Mencegah terjadinya kerawanan sosial di dalam masyarakat terkait masalah ketenagakerjaan tersebut, seyogianya hubungan Tri-partit antara pengusaha, asosiasi dan serikat pekerja   yang bermuara kepada Hubungan Industrial  harus dapat diberdayagunakan.

“Masalah yang harus diberikan perhatian besar adalah masalah deportasi TKI ilegal. Masalah ini  tentunya merupakan suatu pencitraan buruk bagi Bangsa Indonesia di mata negara lain di dunia,” ujarya.

Masalah TKI illegal di daerah perbatasan, penangananya diperlukan koordinasi antara instansi  terkait dan tindakan hukum yang tegas kepada PJTKI dan calo-calo tenaga kerja yang menimbulkan permasalahan TKI ilegal tersebut.

Dialog kebangsaan ini diikuti oleh berbagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya dengan jumlah peserta mencapai 80 orang. Dengan pembicara Komandan Kodim 0903 Bulungan, Letkol Inf Gema Repelita   dan Dosen Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr Erman Anom.(yul/hmsprov).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak