01 November 2022 Jam 07:10:12   Cinthia   Ibu Kota Negara   530 kali

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim mengadakan Webinar Nasional dan Diskusi Panel bertema, IKN, Otonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas SDM Daerah Penyangga. 

 

Webinar  dan diskusi menghadirkan nara sumber Ketua Dewan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Prof. Dr Ryaas Rasyid, MA dan Guru Besar Universitas Gajah Mada, Prof. Purwo Santoso, MA, Ph.D dan dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor.

 

Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan, konsep pembangunan IKN adalah sebagai super hub ekonomi,  dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia. Selama ini pertumbuhan dan kegiatan perekonomian lebih banyak ke wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

 

“IKN Nusantara ini akan menjadi solusi pemerataan ekonomi Indonesia.. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.,”ujar Isran Noor.

 

IKN, lanjut Isran, akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi Kaltim tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.

 

Ketua Dewan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Prof. Dr Ryaas Rasyid, MA mengatakan, meskipun IKN merupakan proyek Pusat, tetapi juga harus melibatkan peran serta pengambil kebijakan di daerah dalam hal itu Gubernur Kaltim.

 

“Secara simple saya katakan, IKN ini tidak mungkin secara mandiri menjadi suatu kota, dia dibawah naungan otonomi provinsi Kaltim”kata Ryaas Rasyid.

 

Menurutnya, IKN secara otomatis dibawah naungan dan pembinaan Gubernur Kaltim, karena merupakan wilayah Kaltim, walaupun IKN nantinya mengurus kepentingan pemerintahan Pusat dari segi administrasi.

 

“Tetapi dari segi kepentingan masyarakat tidak mungkin diurus pemerintah pusat, karena kita telah terlanjur menyetujui pemerintahan otonom, dan pemerintahan otonom itu ada di Provinsi Kaltim”urai pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini.

 

Rasyid, mencontohkan Kota Jakarta yang dalam sejarahnya tidak langsung menjadi sebuah provinsi. Namun, berawal dari  kota administratif. yang walikotanya ditunjuk presiden.

 

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi mengatakan, We Webinar  dan diskusi bertema, IKN, Otonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas SDM Daerah Penyangga itu bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan otonomi daerah terkini dalam mewujudkan kesejahteraan umum sesuai cita cita UUD 1945.

 

“Selain itu agar peserta memahami bagaimana IKN dengan segala dinamikanya menjadi kota dunia yang menjadi pusat keunggulan Indonesia”pungkasnya. (gie/sul/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak