06 Desember 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Sumber Daya Manusia   1241 kali

SAMARINDA – Peran Widyaiswara menempati posisi terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa baik di tingkat pusat maupun daerah. Widyaiswara harus dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan.
Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Budi Pranowo, pada Seminar Sehari “Widyaiswara in Harmonia Progressio” di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (5/12).
“Karena tanpa SDM aparatur negara yang andal dan berkualitas maka tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terlebih untuk menciptakan good and clean governance harus didukung dengan kualitas SDM yang profesional. Dan itu adalah tugas pokok dari Widyaiswara, yaitu mendidik, mengajar dan melatih PNS,” katanya.
Kedepan, lanjut dia, tantangan Widyaiswara akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Terutama dalam menghadapi era reformasi birokrasi, dimana setiap PNS dituntut dapat mengikuti dinamisasi kemajuan jaman.
“Dinamisasi pembangunan harus bisa ditangkap oleh Widyaiswara. Karena peran Widyaiswara disini adalah membentuk karakter dari aparatur negara. Apalagi di era reformasi birokrasi, diperlukan akselerasi dan terobosan untuk menghasilkan SDM aparatur negara yang andal dan berkualitas. Disini, prosefionalisme Widyaiswara sangat menentukan terbentuknya PNS yang berkarakter,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Syafruddin Pernyata, mengisahkan sejak awal dirinya memimpin Bandiklat, hal pertama yang muncul dalam benaknya adalah bagaimana Widyaiswara yang ada dapat terus mengasah omong dan otak.
“Widyaiswara merupakan yang menjadi guru dan ditiru keteladanannya oleh PNS. Untuk itu, semua Widyaiswara harus meningkatkan kapasitas, yakni knowledge (pengetahuan), skill (kemampuan) dan character (karakter) melalui pelatihan-pelatihan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga negara,” kata Syafruddin.
Selain itu, lanjut dia, Widyaiswara juga harus mampu membaca tanda-tanda kemajuan jaman, seiring dengan semakin luar biasanya tantangan bagi PNS dalam menghadapi era keterbukaan. Sehingga setiap PNS perlu diberi bekal dan bimibingan sehingga tangguh dan kuat dalam mengendalikan negara.
“Semua itu tergantung gurunya, yakni Widyaiswara. Yang juga dituntut untuk melakukan peningkatan kapasitasnya secara akademik. Kita juga perlu menggelar pertemuan dengan Widyaiswara se Kalimantan untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam upaya membentuk PNS berkarakter,” lanjutnya.
Diketahui, jumlah Widyaiswara pada lingkup Pemprov Kaltim saat ini sekitar 50 orang. Khusus di Bandiklat terdapat sekitar 15 Widyaiswara aktif yang terdiri dari Widyaiswara utama, madya dan muda. Sedangkan sisanya (35 orang) tersebar diberbagai instansi pemerintah daerah di Kaltim.
“Dengan jumlah PNS sekitar 7.000 orang di lingkup Pemprov, jumlah tersebut dirasakan masih kurang, terlebih dalam RUU Aparatur Sipil Negara setiap PNS diwajibkan mengikuti dua diklat dalam satu tahun. Kita masih menunggu formasi untuk pengangkatan Widyaiswara,” ucapnya.
Pada Seminar Sehari "Widyaiswara in Harmonia Progressio" juga dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Daerah Kaltim periode 2013-2016 yang diketuai oleh Fitriansyah. Turut hadir pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat dan MDGs Prof Dwi Nugroho Hidayanto dan Pengurus IWI Pusat. (her/hmsprov)

////FOTO : Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Budi Pranowo, melantik pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Daerah.(heru/humasprov kaltim)


 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak