Kalimantan Timur
Workshop Penyusunan Kontrak BUMD Kaltim

Workshop Penyusunan Kontrak BUMD Kaltim (syaiful/humasprovkaltim)

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Ekonomi menggelar Workshop Penyusunan Kontrak Bisnis di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (1/10/2019).

Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Biro Ekonomi H Nazrim resmi membuka workshop dan berharap BUMD bisa menyusun dan membuat kontrak bisnis yang lebih baik (corporate good governance). "Sehingga kinerja BUMD semakin kuat. Sebab ada anggapan selama ini kontribusi perusda belum maksimal. Khususnya dalam mendorong dan meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Nazrin.

Dia sangat berharap workshop mampu merubah kinerja kontrak bisnis BUMD. Apalagi kontrak sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan struktur ekonomi daerah.

Selain itu, pasca penunjukkan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN). Maka, Perusda atau BUMD harus mampu meningkatkan kualitas manajemen, sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha. "Penetapan Kaltim sebagai IKN maka pasti membawa imbas pada berbagai segi usaha. Tidak menutup kemungkinan BUMD terpinggirkan jika segera berupaya meningkatkan kapasitas dan dayasaing Perusda," harap Nazrin.

Peluang usaha yang saat ini terbuka di Kaltim lanjutnya, pastilah menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan pengusaha luar Benua Etam. Karenanya, BUMD di Kaltim harus benar-benar menyiasati usaha tersebut agar jadi pemain bukan penonton.

Sementara Kabag Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Suriansyah (Ketua panitia Rakor dan Workshop) mengemukakan kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran atas kelalaian yang bisa merugikan setelah terbitnya kontrak. "Meningkatkan penguasaan informasi selengkapnya tentang mitra bisnis, objek kontrak serta aspek lain betpengaruh terhadap substansi kontrak," tambahnya.

Kegiatan dua hari (1-2 Oktober) diikuti 60 peserta terdiri seluruh direksi, badan pengawas dan komisaris BUMD serta staf BUMD yang menangani masalah legal. Workshop menghadirkan narasumber dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Taufik Ar Rahman dan Nanik Darmini.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation