Perlu Kerjasama Seluruh Pemangku Kepentingan
SAMARINDA–Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim periode 2009-2013 telah memasuki tahun akhir pelaksanaannya. Selama periode lima tahun pelaksanaan tersebut, telah dicapai berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Namun tidak dipungkiri juga masih ada persoalan pembangunan yang belum diatasi.
Untuk itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengajak semua pemangku kepentingan pembangunan di pemerintahan, lembaga legislatif, dan seluruh masyarakat Kaltim agar dapat saling bekerjasama, bahu-membahu membangun Benua Etam dan mengatasi semua persoalan pembangunan di saat sekarang maupun di masa-masa yang akan datang.
“Berikanlah dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, para pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota. Mari kita hilangkan perbedaan kepentingan, bersama-sama merapatkan barisan untuk membangun Kaltim untuk semua yang lebih maju, sejahtera dan mandiri,” kata Awang Faroek, beberapa waktu lalu.
Sejumlah masalah dan kendala pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan penekanan lebih serius lagi, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan, membuka akses dan menghilangkan kesenjangan, disparitas antara wilayah kota dan daerah pedesaan dan pedalaman dengan membangun infrastruktur yang baik, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.
“Untuk pemanfaatan SDA, kita akan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan serta berkesinambungan untuk masa kini dan untuk generasi di masa mendatang sebagaimana hasil rekomendasi forum Kaltim Summit II 2013 pada tanggal 30-31 Juli 2013 lalu di Balikpapan yang mengangkat tema Transformasi Ekonomi Pasca-Migas dan Batu Bara,”jelasnya.
Awang Faroek menambahkan perekonomian Kaltim tidak selamanya bertumpu minyak dan gas bumi serta batu bara, karena merupakan SDA tak terbarukan dan suatu saat akan habis, yang dampaknya akan sangat besar pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Karena itu, sambung dia, sudah sewajarnya kebijakan pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis SDA terbarukan mendapat dukungan masyarakat. Dalam membangun, lanjut dia, harus tetap mengutamakan prinsip utama untuk kesejahteraan (prosperity), yaitu“Membangun Kaltim untuk Semua” (East Kalimantan Development for All).
“Pembangunan dilaksanakan untuk seluruh lapisan masyarakat Kaltim, baik yang ada di kota, di desa maupun yang berada di daerah pedalaman, terpencil dan terisolir, sehingga lambat laun akan terjadi pemerataan pembangunan dan tidak ada lagi jurang yang lebar antara daerah yang satu dengan lainnya, baik ditinjau dari segi pencapaian pembangunan, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (her/hmsprov)
////Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek saat meninjau pembangunan proyek di daerah. Dukungan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sangat diharapkan untuk Kaltim yang lebih maju dan sejahtera. (dok/humasprov kaltim)
06 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Desember 2021 Jam 08:31:42
Pemerintahan
25 September 2018 Jam 16:50:25
Pemerintahan
18 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Maret 2020 Jam 21:35:20
Berita Acara
22 Desember 2016 Jam 00:00:00
Prestasi
15 Juli 2022 Jam 06:25:18
Investasi
12 Juli 2022 Jam 21:58:01
Gubernur Kaltim
27 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan