Salut Langkah Gubernur yang Konstitusional
SAMARINDA - Kegundahan rakyat Kalimantan Timur atas ketidakadilan pusat yang mengemuka dalam perjuangan menuntut otonomi khusus (otsus), rupanya sampai juga ke Persiden Joko Widodo.
Melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yudhi Chrisnandi, Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian atas sikap Gubernur Awang Faroek Ishak yang memiliki komitmen tinggi dan loyalitas tegak lurus kepada konstitusi dan pemerintahan.
Apresiasi diberikan karena rakyat Kalimantan Timur difasilitasi dan diarahkan untuk memilih perjuangan menuntut otsus melalui saluran atau canal yang konstitusional, bukan cara-cara radikal dan politik praktis yang cenderung tidak produktif.
"Atas nama Presiden dan pribadi saya memberikan apresiasi yang tinggi karena aspirasi rakyat Kaltim akan disalurkan melalui saluran konstitusional, bukan melalui kegiatan politik praktis yang justru akan memanaskan situasi dan mungkin tidak terkendali," ujar Yudhi Chrisnandi saat memberi arahan pada pertemuan yang dihadiri Gubernur Awang Faroek Ishak dan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur, Selasa (20/1).
Aspirasi rakyat Kalimantan Timur terkait otsus tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak. Lontaran yang selalu disampaikan Gubernur ketika menerima pejabat pusat dan pada banyak kesempatan.
Menanggapi derasnya aspirasi tersebut, Yudhi Chrisnandi mengungkapkan, secara seksama telah mendengarkan aspirasi tersebut. Dia meyakini, aspirasi itu adalah representasi pikiran, suara hati nurani dan harapan rakyat Kaltim.
Diakuinya aspirasi rakyat Kaltim ini sangat tajam, namun memiliki makna yang sangat penting. Bahwa harus ada perhatian yang lebih intens, lebih mendalam dan lebih aplikatif dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kaltim.
"Saya bisa memahami kegundahan rakyat Kaltim yang kaya sumber daya alam, kaya potensi energi, memberikan sumbangan devisa yang besar bagi pembangunan nasional, tetapi tidak sepenuhnya mendapat kemanfaatan yang maksimal bagi pembangunan daerah," kata Yudhi.
Dalam kondisi itu, masih ada 6 persen rakyat Kaltim yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekalipun angka kemiskinan terus menurun berkat pembangunan. Kesenjangan antara penduduk berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah juga masih tinggi di Kaltim. Selain itu, infrastruktur terbangun masih sangat tidak sebanding dengan sumber daya alam yang terus dieksploitasi.
Demikian pula dengan alokasi pembagian hasil dari ekploitasi sumber daya alam juga sangat tidak seimbang dengan resiko kerusakan lingkungan dan bencana yang pasti akan dihadapi rakyat Kaltim.
"Itu semua menjadi catatan penting bagi kami. Inilah tujuan dari kehadiran saya selaku pembantu Presiden, untuk mendengarkan aspirasi secara langsung, menangkap suasana kebatinan masyarakat Kaltim dan menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk mendengarkan secara seksama dan melakukan perbaikan terhadap aspirasi tersebut," lanjut Yudhi.
Yudhi juga mengaku melihat fakta menyedihkan, dimana Kaltim sebagai satu dari sekian paru-paru dunia, menjadi rusak karena keserakahan dan inkonsistensi pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah memiliki keterbasan untuk menjaganya.
Bagi hasil migas pun tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Tidak mampu mempercepat kemajuan dan memperpendek jarak kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya.
"Saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Presiden. Saya memiliki keyakinan, bahwa yang disampaikan Pak Gubernur dilandasi kecintaan kepada Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita berada dalam ikatan kesejarahan, ikatan kesamaan nasib, ikatan cita-cita bangsa dan itulah yang menyatukan kita," tegasnya lagi.
Yudhi Chrisnandi juga mencoba memberi gambaran, bahwa Indonesia tidak akan ada jika tidak ada Kalimantan Timur, Indonesia tidak akan ada jika tidak ada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indonesia tidak utuh kalau tidak ada Papua dan Aceh. Indonesia akan utuh, pada saat 34 provinsi ada di dalamnya, 540 lebih kabupaten dan kota ada di dalamnya dan 250 juta penduduk Indonesia tetap berada dalam tekad dan komitmen NKRI.
"Saya berkeyakinan, suara hati yang disampaikan, berlandaskan atas kecintaan kita kepada Indonesia dan kita akan terus mencintai Indonesia," ujarnya.
Kepada Gubernur dan para pimpinan organisasi penyelenggara pemerintah, Yudhi Chrisnandi memberi saran agar terus melakukan komunikasi sosial yang intensif untuk memberikan penyadaran tentang konstitusi kepada masyarakat.
"Sekeras dan setajam apapun aspirasi itu harus tetap melalui saluran-saluran konstitusi yang benar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui proses dialog dan musyawarah dengan sebuah keinginan untuk saling terbuka dan menerima pendapat pihak lain dan mencari solusi terbaik untuk semua," imbuh Yudhi.
Namun lanjutnya, pemerintah pusat tentu harus memikirkan berbagai aspek, pandangan, kepentingan dari seluruh wilayah tanah airnya. "Kami akan mengkaji aspirasi ini dan insyaallah akan ada solusi terbaik untuk itu," pungkas Yudhi. (sul/es/hmsprov).
Foto: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudhi Chrisnandi (kemeja putih) berbincang dengan Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak dan sejumlah pimpinan SKPD. (fajar/humasprov)
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 September 2018 Jam 18:18:52
Pemerintahan
25 November 2021 Jam 13:38:23
Pemerintahan
30 Juni 2020 Jam 22:13:56
Pemerintahan
13 Mei 2019 Jam 09:02:30
Pemerintahan
23 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
12 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Juli 2019 Jam 21:54:41
Kegiatan Pemerintah
06 November 2018 Jam 20:25:42
Kegiatan Silaturahmi
24 Februari 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan
18 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan