Samarinda — Krisis pangan menjadi ancaman nyata bagi berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Perubahan iklim yang ekstrem, musim kemarau berkepanjangan, hingga gangguan distribusi pangan telah menciptakan kondisi rawan di sejumlah daerah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan cadangan pangan sebanyak 506 ton beras. Langkah strategis ini diambil untuk menghadapi potensi krisis akibat kemarau dan bencana lain yang dapat mengganggu stabilitas pangan di tingkat lokal.

Sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat, masuk dalam daftar daerah yang paling terdampak kekeringan. Situasi ini menyebabkan menurunnya produksi pangan lokal dan meningkatkan risiko kerawanan pangan. Kabupaten Mahakam Ulu juga menjadi salah satu prioritas penanganan krisis pangan tahun ini, karena seringkali mengalami lonjakan harga kebutuhan pokok yang signifikan.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penguatan cadangan pangan, sistem pemantauan berbasis data, serta koordinasi lintas sektor menjadi pilar utama dalam menghadapi potensi krisis.

Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Rini Susilawati, menjelaskan bahwa Kaltim saat ini berada dalam posisi siaga terkait krisis pangan. Menurutnya, krisis pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan stok, tetapi juga terkait distribusi dan harga.

"Kita sudah bergerak dengan beberapa upaya, yaitu peningkatan produksi lokal, peningkatan produktivitas, serta penguatan cadangan pangan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Rini saat menjadi pembicara terkait Kaltim Siaga Krisis Pangan, Rabu (13/8/2025).

Upaya lain yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar daerah dan memastikan distribusi berjalan lancar.

Berdasarkan data, luas baku lahan sawah di Kaltim pada tahun 2024 adalah sekitar 46.640 hektare. Namun, tidak semua lahan tersebut produktif. Ada sekitar 3.000 hektare lahan yang terbengkalai, tergenang, atau ditumbuhi semak belukar.

"Tahun ini, kami mendapatkan alokasi program penguatan swasembada, yaitu optimasi lahan seluas sekitar 3.000 hektare di enam kabupaten dan cetak sawah sekitar 1.890 hektare," ungkap Rini.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen sekali bisa ditanami dua kali bahkan 2,5 kali dalam setahun.

Rini juga menekankan pentingnya percepatan tanam setelah panen untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga tiga bulan ke depan.

Krisis pangan memang sebuah tantangan, tetapi juga merupakan peluang bagi Kaltim untuk bisa mandiri dalam hal pangan. Dengan kolaborasi dan inovasi, diharapkan ketahanan pangan di Kaltim bisa tetap tangguh. (Prb/ty)

foto : istimewa