SAMARINDA — Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kalimantan Timur mendukung penuh pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua AP3K Kaltim, Fadhil Anwar, melalui siaran pers yang diterima media ini. Menurutnya, Silatnas menjadi momentum penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat.

“Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat,” ujar Fadhil Anwar, yang sehari-hari bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur. Rabu (2/9/2026)

Ia menilai persoalan PPPK Paruh Waktu tidak semata-mata berkaitan dengan status kepegawaian. Lebih dari itu, terdapat sejumlah hal penting yang perlu mendapat perhatian, mulai dari kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan hingga perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Kami melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegasnya.

Fadhil mengatakan AP3K Kaltim juga mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu agar pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK lintas profesi, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru.

Menurutnya, para PPPK selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sehingga sudah semestinya mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Fadhil mengingatkan rekan-rekan PPPK yang akan menyampaikan aspirasi secara langsung di Jakarta agar tetap menjaga ketertiban, kedamaian, dan martabat dalam menyampaikan tuntutan.

“Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru. Kami berharap Pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret,” katanya.

Ia menegaskan AP3K Kaltim siap mengawal aspirasi PPPK serta terus membangun komunikasi dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Harapan kami, Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu,” pungkas Fadhil.

Sementara itu, Penasehat AP3K Kaltim, Jauhar Efendi, menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Jauhar, perjuangan PPPK harus tetap dilakukan dengan menjaga tujuan awal dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib.

“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap yang justru merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Jauhar, yang sehari-hari menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim. (MJE/prb/ty)