Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengadakan Webinar Series Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2024. Webinar ini bertujuan untuk memperkuat peran kelompok kerja (pokja) daerah dalam memastikan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
Koordinator Bidang Sanitasi Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Laisa Wahanudin menjelaskan bahwa webinar ini memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya peran provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan sanitasi.
"Saya berharap dari webinar ini terjalin komunikasi yang optimal antar daerah, sehingga Indonesia dapat terbebas dari risiko sanitasi yang buruk. Sebagai bangsa yang besar, sanitasi ini urusan dasar yang harus bisa kita atasi," ungkap Laisa Wahanudin dalam Webinar Series Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sanitasi Melalui Program PPSP, Kamis (15/8/2024).
Webinar ini juga membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sanitasi di daerah. Selain itu, pokja provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan realisasi pembangunan sanitasi. Hal ini ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sanitasi.
Sebagai narasumber, Aulia Karlina Pebrianti dari Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas PUPR Pera Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memaparkan strategi dan program yang telah dilakukan di provinsinya. Beberapa langkah tersebut meliputi pembaharuan dan penyamaan persepsi terkait data dasar, target, dan capaian kinerja kabupaten/kota, serta penguatan dokumen perencanaan seperti RISPALD dan SSK di 10 kabupaten/kota.
“Dalam upaya penguatan peran Pokja, kita juga lakukan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan air limbah domestik dan persampahan, fasilitasi coaching clinic PPSP di Kaltim, serta advokasi penguatan peran pokja kabupaten/kota,” ungkap Aulia.
Webinar yang dipandu oleh Atika Khansa Athalia ini juga menghadirkan narasumber dari Pokja PKP Kota Payakumbuh, Faisal. Serta penanggap dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nita Rosalin. (KRV/pt)