BPSDM Kaltim Gelar Rakor 2025, Perkuat SDM Menyambut Pembangunan IKN

Samarinda – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan tema "Pemantapan Kapasitas SDM Unggul untuk Kalimantan Timur Bersinar."

Acara ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (28/4/2025).

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, dan dihadiri oleh Kepala BPSDM Prov. Kaltim Nina Dewi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono, para widyaiswara, pejabat administrator, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada BPSDM atas pelaksanaan rakor ini serta perannya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPSDM yang telah melaksanakan rapat koordinasi ini serta berkontribusi dalam peningkatan mutu SDM di Kaltim,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antar ASN, sekaligus memperkuat misi pemerintah provinsi untuk memajukan SDM yang mampu sejajar dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal tahun 2028, beliau akan berkantor di IKN. Tentu saja rapat-rapat pemerintahan juga akan berpindah dari Jakarta ke IKN," lanjutnya.

Seno Aji juga menyampaikan perkembangan pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif di IKN yang telah mencapai 60 persen dan diperkirakan selesai pada akhir tahun ini. Dengan selesainya gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif, IKN akan mulai berfungsi secara penuh.

Lebih lanjut, ia menyinggung tentang peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Menurutnya, BPSDM memiliki peran penting dalam mengembangkan SDM, khususnya di kalangan ASN.

"Kami melihat dalam beberapa sidak, masih ada ASN di OPD yang belum memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Maka dari itu, perlu penguatan bersama dengan BPSDM agar ASN yang ditempatkan sudah memahami peran dan tugasnya," tegasnya.

Seno Aji juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas milik pemerintah, seperti Gedung Serbaguna BPSDM untuk kegiatan-kegiatan resmi, guna mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa menghentikan produktivitas pemerintahan.

"Efisiensi ini bukan berarti kita berhenti bergerak. Kita hanya mengalihkan anggaran ke program-program kerja yang lebih nyata manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, BPSDM memegang peran penting dalam mengawal misi keempat, yakni "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi."

Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, dan Plt. Kasubag Umum Diskominfo Kaltim, Rini Anggraini.(hend/dfa)