Samarinda – Perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat menuntut aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, perubahan sosial dan ekonomi, hingga regulasi yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi modern.

Dalam situasi tersebut, pemimpin maupun aparatur pemerintah kerap dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan yang tidak mudah. Tidak jarang keputusan harus diambil dalam waktu singkat di tengah keterbatasan informasi serta tingginya ekspektasi publik.

Karena itu, keberanian dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu kualitas penting yang harus dimiliki setiap pemimpin dan pengambil keputusan.

“Namun keberanian saja tentu tidak cukup. Keberanian harus diiringi kemampuan berpikir strategis, memahami regulasi, memperhitungkan dampak, serta mengelola risiko secara cerdas dan terukur. Dalam setiap kebijakan selalu ada konsekuensi yang perlu diantisipasi dengan baik,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur, Nina Dewi, saat memberikan sambutan pada Webinar Series bertajuk Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern yang digelar secara virtual, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, di era pemerintahan modern saat ini paradigma birokrasi juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya birokrasi cenderung bekerja secara administratif dan prosedural, kini aparatur pemerintah dituntut lebih lincah, kolaboratif, inovatif, serta berorientasi pada hasil.

Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan. Manajemen risiko bukan untuk membuat pengambil keputusan takut bertindak, melainkan membantu agar lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Dengan pengelolaan risiko yang baik, kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, efektif, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Saya meyakini melalui webinar ini kita akan memperoleh banyak wawasan, pesan, dan pembelajaran berharga, khususnya mengenai bagaimana membangun budaya kerja yang berani dan inovatif namun tetap prudent, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah, serta mengelola risiko secara profesional di tengah dinamika yang terus berubah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Pusat Riset Korporasi, Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Irwanda Wisnu Wardhana. (prb/ty)