Samarinda - Sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan efektivitas manajemen dan pemantauan infrastruktur jembatan, saat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim ini sedang dibangun sebuah sistem informasi berbasis website yang dinamakan Sistem Informasi Database Jembatan Kalimantan Timur.

Pengembangan aplikasi ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor: 000.3.3/196/PPKom.BM/KTK-SI.DSJ tanggal 17 Juni 2025.

Progres Pembangunan
Hingga saat ini, proses pebuatan aplikasi telah mencapai 80%, yang mencakup pengembangan antarmuka pengguna, struktur basis data, dan sebagian fitur utama. Penyempurnaan fitur serta pengujian sistem direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Aplikasi tersebut dibangun dengan maksud untuk menciptakan sistem informasi database jembatan yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait. Sistem ini diharapkan dapat menjadi pusat data yang akurat dan mutakhir mengenai kondisi jembatan di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut staf Diskominfo Kaltim Bidang Aptika Dimas Alameka, Penyesuaian fitur-fitur website untuk memastikan kemudahan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data.

"Mekanisme input dan validasi data jembatan secara berkala agar selalu akurat dan dapat diandalkan.
Integrasi antarsistem untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data
dan Fasilitasi Server dan Subdomain" Kata Dimas saat rapat Expose Presentasi Laporan Antara Sistem Informasi Data Base Jembatan Prov Kaltim oleh PT. Widya Aika Berkarya (PUPRPR), Bidang Bina marga ( 21/7 ).

Implementasi sistem Dinas PUPR Kaltim  akan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Aplikasi dan Informatika memberikan fasilitasi penyediaan server serta subdomain resmi guna mendukung operasional dan keamanan aplikasi tersebut.

Sebagai langkah strategis, aplikasi ini juga akan diintegrasikan dengan aplikasi SAKTI GEMAS, khususnya untuk Mendukung fitur pelaporan dan monitoring jembatan.Menerima masukan data jembatan yang rusak berdasarkan laporan dari masyarakat secara daring.