Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pemerataan layanan publik hingga ke pelosok desa. Untuk mengoptimalkan layanan internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Dinas ESDM Kaltim, Kamis (16/7/2026).

Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan, berdasarkan masukan dari penyedia layanan, masih terdapat sejumlah titik layanan internet yang belum didukung pasokan listrik PLN. Kondisi tersebut menyebabkan operasional perangkat internet belum dapat berjalan secara optimal.

"Masukan dari teman-teman vendor, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian titik koordinat memang belum teraliri listrik. Kami berharap Dinas ESDM dan PLN dapat bersinergi memberikan dukungan agar titik layanan internet di desa yang telah ditetapkan juga mendapat pasokan listrik," ujarnya.

Ririn menjelaskan, Diskominfo Kaltim tetap menghadirkan layanan internet di desa yang belum berlistrik PLN dengan memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif, seperti genset, layanan satelit Starlink, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, operasional perangkat masih bergantung pada jam operasional genset sehingga layanan internet belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kami tetap memasang internet meskipun belum dialiri listrik PLN. Namun perangkat sering dimatikan mengikuti jam operasional genset. Karena itu kami berharap dukungan dari PLN agar layanan internet dapat beroperasi lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Berdasarkan hasil sinkronisasi data bersama Diskominfo Kaltim, dari 23 desa yang belum terpasang layanan internet, terdapat 13 desa yang masih berstatus non-PLN. Dari jumlah tersebut, sembilan desa telah masuk dalam Program Lisdes, sedangkan empat desa lainnya masuk dalam perencanaan Program Lisdes tahun berikutnya.

Menurut Bambang, pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses jalan yang sulit hingga proses perizinan karena sebagian jalur jaringan melintasi kawasan hutan.

Ia menambahkan, pada tahun 2027 sebanyak 44 desa di Kalimantan Timur direncanakan menjadi sasaran Program Lisdes. Adapun sembilan desa yang dijadwalkan memperoleh pembangunan jaringan listrik meliputi Long Duhung, Pulau Miang, Tanjung Pagar, Ujoh Halang, Betung, Dasaq, Muara Geloan, Penawang, dan Kelompok Baru.

Melalui rapat koordinasi ini, Diskominfo Kaltim dan Dinas ESDM berkomitmen memperkuat sinergi agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan dapat berjalan selaras. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan publik serta memperkuat konektivitas digital bagi masyarakat desa di Kalimantan Timur. (cht/pt)