Samarinda – Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi Integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, keamanan, hingga kualitas layanan publik menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan Diskominfo Kota Samarinda dalam mendukung implementasi dan peningkatan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Hal tersebut dibahas dalam pertemuan di Kantor Diskominfo Kota Samarinda, Kamis (17/9/2026). Rombongan Diskominfo Kaltim dipimpin Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Saridewi, didampingi Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Ferry, serta Pranata Komputer Ahli Muda, Fedlandy Yulian dan Adi Setiawan.

Pertemuan tersebut diisi dengan paparan Diskominfo Kota Samarinda mengenai implementasi, kesiapan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pengukuran Indeks Pemerintah Digital. Kota Samarinda menjadi salah satu mitra diskusi karena memiliki pengalaman dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan layanan digital pemerintahan. Rekam jejak penerapan SPBE Samarinda pada periode evaluasi sebelumnya menjadi konteks penting dalam pertukaran pengalaman dan penguatan koordinasi pemerintah digital di Kalimantan Timur.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Dr. Aji Syarif Hidayatullah menyampaikan bahwa penguatan pemerintah digital membutuhkan kolaborasi antarpemerintah serta pemahaman yang sama terhadap indikator penilaian.

“Pemerintah digital tidak hanya berbicara mengenai aplikasi, tetapi juga menyangkut bagaimana tata kelola, data, sumber daya manusia, dan layanan dapat berjalan secara terintegrasi. Karena itu, koordinasi seperti ini penting agar setiap indikator dapat dipahami dan diimplementasikan secara lebih baik,” ujar Dayat.

Menurut Dayat, evaluasi pemerintah digital perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu mendorong layanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Saridewi, menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pemerintah Digital merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota.

 “Kami ingin memastikan bahwa penguatan pemerintah digital di Kalimantan Timur berjalan secara sinergis. Kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam mendukung target sasaran serta indikator utama kinerja digital daerah. Karena itu, kami perlu mendengar langsung pengalaman dan kesiapan masing-masing daerah, termasuk Kota Samarinda,” jelas Ririn.

Ririn menambahkan, capaian indeks hendaknya dipandang sebagai instrumen untuk mengukur sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan digital.

“Yang kita dorong bukan hanya peningkatan nilai indeks, tetapi bagaimana transformasi digital benar-benar menghasilkan layanan yang terintegrasi, efektif, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk itu, pertukaran pengalaman dan penyelarasan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting,” lanjutnya.  (cht/pt)