Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2429 dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mengangkat Tematik 9 (Sembilan).

Forum ini mengangkat Tematik Sembilan diantaranya,  Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan dan Tematik 10 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kaltim, Rabu (23/4/2025).

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menjadi salah satu yang memaparkan mengenai Keluaran Utama Sektor Komunikasi dan Informatika dalam mendukung Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Muda, Fedlandy Yulian.

Landy menjelaskan bahwa sektor komunikasi dan informatika berperan penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan. Beberapa langkah konkret telah dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen strategi transformasi digital, arsitektur dan peta rencana pemerintah digital, hingga Masterplan Smart Province sebagai panduan pengembangan teknologi jangka panjang di Kaltim.

“Diskominfo juga fokus pada peningkatan literasi digital, baik bagi pimpinan daerah, ASN, maupun masyarakat luas, guna memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi era digital,” jelasnya.

Kemudian, dirinya melanjutkan, Sebagai upaya konkret dalam mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi, Diskominfo Kaltim tengah mengembangkan Superapp sebagai portal layanan publik terpadu se-Kaltim. Di sisi infrastruktur, penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa serta titik-titik layanan publik terus ditingkatkan. Diskominfo juga membangun jaringan intra antar pemerintah provinsi dan kabupaten, serta mengelola pusat data instansi yang terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

“Di bidang statistik sektoral, Diskominfo mendorong penguatan data melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan Portal Satu Data, serta jaringan informasi geospasial. Penyediaan data yang akurat, valid, dan berkualitas menjadi fokus utama untuk mendukung pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Tak kalah penting, pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga menjadi prioritas. Diskominfo aktif melakukan survei kepuasan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara dalam aspek keamanan informasi, upaya perlindungan data dan sistem dari akses tidak sah serta ancaman siber menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan persandian pemerintah.

“Dengan berbagai upaya ini, Diskominfo Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjadi penggerak transformasi digital di lingkungan Pemprov Kaltim dan memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang modern, transparan, dan terintegrasi,” imbuhnya. (cht/pt)