Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat terkait ketersediaan data dan pembahasan isu lingkungan hidup (LH), Selasa (20/5/2025).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kehati Lt. 2, Kantor DLH Provinsi Kaltim, Jalan M.T. Haryono, Samarinda, dan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Mewakili Kepala DLH Provinsi Kaltim, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak LH Ahli Madya, Noor Utami, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

“Ini adalah rapat kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada 28 April 2025. Rapat ini diperlukan untuk memastikan penyusunan DIKPLHD mengikuti pedoman yang sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KLHK RI Nomor 152/2024,” ungkap Noor Utami.

Dalam penyusunan dokumen ini, diperlukan keterisian 61 tabel data untuk menyajikan informasi yang valid dan menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

Bersama tim dari Pusat Data dan Informasi KLH/BPLH RI, telah disepakati tiga isu prioritas yang menjadi fokus pembahasan, yaitu kerusakan lahan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air permukaan serta rendahnya ketersediaan air baku, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

Noor Utami menambahkan bahwa penyusunan DIKPLHD memiliki beberapa tahapan. Harapannya, dokumen tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline, yaitu pada bulan Agustus 2025. Selanjutnya, dokumen akan diserahkan kepada KLHK RI untuk dilakukan penilaian.

“Semoga Kalimantan Timur bisa masuk nominasi 16 provinsi se-Indonesia, sehingga Gubernur bersama Ketua DPRD dapat mempresentasikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di hadapan panelis penghargaan Nirwasita Tantra. Kita tetap optimis karena Kaltim memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan di Bumi Etam,” tegasnya.

Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Untung Maryono, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(hend/dfa)