Balikpapan– PT Telkom Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai katalisator transformasi digital di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, dalam perhelatan Borneo Digital Summit yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (3/7/2025).

Dalam sambutannya, Dian menekankan bahwa Telkom bukan hanya perusahaan yang fokus pada digitalisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem digital nasional.

"PT Telkom bukan sekadar menjalankan transformasi digital internal, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjadi katalisator perkembangan digital di Indonesia. Tugas ini harus dijalankan secara optimal dan penuh komitmen," tegas Dian dilansir dari kabarikn.

Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun kemitraan digital yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk Kalimantan.

"Saya sangat bergembira bisa bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan hari ini, termasuk dari unsur pemerintah daerah, untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita bisa menerjemahkan visi dan misi menjadikan Indonesia semakin digital," ujarnya.

Melalui Borneo Digital Summit, PT Telkom menunjukkan keseriusannya mendukung pembangunan digital di Kalimantan. Dian menjelaskan bahwa Telkom Group memiliki tiga peran utama dalam mendukung transformasi ini, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur digital yang menyediakan jaringan dan konektivitas andal sebagai fondasi utama digitalisasi, yang juga harus diselaraskan dengan infrastruktur dasar lainnya seperti listrik dan transportasi.

Dian turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta, termasuk pihak kementerian, pemerintah daerah, serta para investor dan mitra yang hadir. "Tanpa dukungan dan masukan dari seluruh pihak, tugas besar ini tidak akan bisa terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin melalui forum ini," tutupnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, turut menegaskan pentingnya penguatan otonomi daerah melalui penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Akmal menyampaikan bahwa tantangan dalam memperkuat otonomi daerah tidaklah mudah, terlebih ketika pusat dan daerah belum memiliki kesamaan cara pandang.

"Langkah-langkah yang diambil oleh eksekutor di daerah seharusnya bisa lebih fleksibel dan tepat sasaran, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing," ujarnya. (Prb/ty)