Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan, terdapat sejumlah isu yang membutuhkan penanganan bersama.  Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak musim kemarau, kesehatan masyarakat, ketersediaan listrik, hingga pasokan dan distribusi BBM bersubsidi serta LPG.

“Persoalan ini saling berkaitan. Karhutla dengan kualitas udara dan kesehatan, kemarau dengan air, listrik dengan aktivitas ekonomi, serta BBM dengan mobilitas masyarakat,” ujar Gubernur Harum saat memimpin Rakor Forkopimda Provinsi Kaltim yang digelar di Aula Makodam VI/Mulawarman, Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (7/10/2026).

Dalam evaluasi karhutla, Gubernur menekankan penanganan tidak cukup hanya berfokus pada jumlah titik api.  Tetapi harus memastikan masyarakat terlindungi. Penguatan patroli dan pencegahan, penggunaan satu data hotspot, cuaca, kualitas udara dan kesehatan, hingga kesiapan personel dan peralatan menjadi perhatian.

Kaltim saat ini memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel yang perlu diintegrasikan dalam penanganan di lapangan.

Dampak karhutla terhadap kesehatan juga menjadi perhatian. Data Dinas Kesehatan mencatat 13.086 kasus ISPA dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli–15 September 2026. Perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan pun menjadi prioritas.

Selain karhutla, rapat membahas kondisi kelistrikan. Sebanyak 72 desa masih belum teraliri listrik PLN, dengan target berkurang menjadi 36 desa pada 2026 dan seluruh desa teraliri listrik pada 2027. Pemprov juga meminta kejelasan langkah pemulihan terkait pemadaman bergilir yang terjadi akibat gangguan teknis dan pemeliharaan pembangkit.

Persoalan BBM dan LPG turut menjadi perhatian. Ketersediaan stok di terminal secara umum disebut tersedia, namun terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan riil dan kuota BBM subsidi yang memicu antrean di sejumlah SPBU.

Rakor yang dipandu Sekda Kaltim Sri Wahyuni tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Brigjen TNI Unang Sudargo selaku Irdam VI/Mulawarman mewakili Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Kombes Pol Dedi Suryadi selaku Karo Ops Polda Kaltim mewakili Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri serta perwakilan dari stakeholder terkait. (KRV/pt)