SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, memandang pelaksanaan entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim sebagai agenda yang sangat penting. Menurutnya, pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan instrumen utama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. (9/9)

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II yang didampingi oleh Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, serta dihadiri oleh para kepala OPD, direktur rumah sakit, dan direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam arahannya, Gubernur Rudi Mas'ud menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan rumah sakit, dan pimpinan BUMD beserta jajarannya agar bersikap kooperatif, terbuka, serta menyajikan data secara detail dan objektif tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

Mantan Anggota DPR RI periode 2019 -2024 menekankan pentingnya kehadiran pimpinan secara langsung dalam setiap proses pemeriksaan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat.

"Jika ada kekurangan, kita lengkapi; jika ada kesalahan, kita perbaiki. Yang paling penting adalah jangan menunggu temuan ini terulang bahkan berulang-ulang," ujar Gubernur Rudi Mas'ud.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor rumah sakit dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bankaltimtara. Gubernur berharap BPK RI Perwakilan Kaltim tidak hanya menghasilkan catatan administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan daerah.

Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan momentum pemeriksaan ini sebagai sarana untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan Kalimantan Timur yang gemilang.