PPU – Jejaring keprotokolan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan kenegaraan, serta hubungan kelembagaan yang profesional, tertib, dan berwibawa.
Di tengah dinamika pembangunan nasional, khususnya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), peran insan keprotokolan semakin strategis. Tidak hanya mengatur tata acara resmi, keprotokolan juga berperan dalam menjembatani koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kaltim yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa keprotokolan memiliki dua aspek utama, yakni sebagai ilmu dan seni.
Sebagai ilmu, protokol merupakan seperangkat pengetahuan dan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, sebagai seni, keprotokolan menuntut keahlian, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam kondisi tertentu, insan protokol juga dituntut mampu mengambil langkah secara fleksibel tanpa mengabaikan ketentuan dan etika yang berlaku.
Menurut Ririn, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan tugas keprotokolan. Rapat dan kegiatan pemerintahan kini tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga melalui platform digital, termasuk dalam format daring.
Di sisi lain, perkembangan media sosial membuat setiap aktivitas pejabat dan penyelenggaraan acara resmi semakin mudah menjadi perhatian publik. Setiap detail pelaksanaan kegiatan dapat direkam, disebarluaskan, dan dinilai masyarakat dalam waktu singkat.
“Protokol kini harus tetap formal, tetapi juga efisien, luwes, dan aman,”ungkap Ririn
Saat menjadi narasumber pada Forum Komunikasi Keprotokolan Kaltim di Qubika Boutique Hotel Nusantara - IKN, Jum’at (9/10/2026)
Ririn menilai, perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi insan keprotokolan pemerintah. Penyelenggaraan rapat daring dan hibrida, misalnya, harus tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kehormatan acara.
Selain itu, insan protokol dituntut mampu bekerja cepat tanpa mengabaikan etika, beradaptasi dengan perubahan agenda secara mendadak, serta menjaga profesionalitas di tengah tingginya sorotan media sosial.
Aspek efisiensi dan kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi perhatian. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan perlu diarahkan pada penggunaan sumber daya yang lebih bijak, termasuk mengurangi penggunaan kertas dan meminimalkan pemborosan makanan.
Dengan demikian, keprotokolan tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar aturan formal yang kaku. Sebaliknya, keprotokolan merupakan instrumen dinamis untuk menjaga kehormatan, wibawa, dan marwah negara, baik dalam kegiatan yang berlangsung secara langsung maupun di ruang digital.
Kunci utamanya adalah memadukan nilai-nilai tradisi dan tata penghormatan yang menjadi dasar keprotokolan dengan fleksibilitas serta pemanfaatan teknologi.
Melalui penguatan jejaring keprotokolan, koordinasi antarinstansi diharapkan semakin solid, sehingga setiap kegiatan pemerintahan dapat terlaksana secara profesional, efektif, dan bermartabat.
Tertib protokol, tercermin profesionalitas. Semangat tersebut menjadi landasan untuk bersama-sama membangun jejaring keprotokolan yang lebih baik demi mendukung kemajuan Kalimantan Timur menuju Generasi Emas. (Prb/ty)