Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), yang digelar secara virtual di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/5/2025)

Kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah serta mendorong percepatan pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi koperasi di tingkat lokal.

“Kami minta bupati dan wali kota sebagai pembina kepala desa dan BPD untuk memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi ini,” tegas Tito.

Mewakili Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji,yang mengikuti kegiatan tersebut  menyatakan bahwa Pemprov Kaltim sudah menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kaltim.

“Hingga saat ini, sekitar 400 koperasi desa di Kaltim sudah siap diubah menjadi Kopdeskel Merah Putih, dan sisanya ditargetkan selesai paling lambat 12 Juli 2025,” sebutnya.

Untuk mempercepat proses, lanjutnya, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kaltim pada 24 Mei 2025. Semua kepala desa di Kaltim akan dikumpulkan untuk menerima arahan langsung terkait pelaksanaan program ini.

“Dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, Provinsi Kaltim optimis menjadi salah satu daerah percontohan dalam percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih guna memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa,” harap Wagub.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan menciptakan dua juta lapangan kerja. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran besar, yakni lebih dari Rp750 triliun untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis desa.

“Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan desa, kemakmuran petani, dan efisiensi rantai pasok. Dua kebijakan utama, yaitu Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keppres No. 9 Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak,” ujar Zulkifli.

Turut hadir membersamai Wagub Kaltim dalam rakor tersebut Asisten Perekonomian Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala DPPKUKM Heni Purwaningsih, serta jajaran pimpinan dinas lainnya di lingkungan Pemprov Kaltim. (cht/pt)

Foto : Biro Adpim