SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada September 2026 tetap terkendali meskipun mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), Kaltim pada September 2026 mencatat inflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), meningkat dibandingkan realisasi Agustus 2026 sebesar 0,10 persen (mtm).

Perkembangan tersebut mendorong inflasi tahun kalender Kaltim mencapai 2,82 persen (year-to-date/ytd), sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 3,98 persen (year-on-year/yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan, inflasi September 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dipengaruhi keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan dari sentra produksi akibat kondisi cuaca dan fenomena El Nino,” ujarnya dalam keterangan resminya belum lama ini.

Menurutnya, kondisi kekeringan berdampak terhadap penurunan produktivitas sejumlah komoditas hortikultura dan pangan, antara lain cabai dan beras. Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di seluruh daerah pembentuk IHK Kaltim. Kota Samarinda mencatat inflasi sebesar 0,09 persen (mtm), Kota Balikpapan 0,08 persen, Kabupaten Berau 0,61 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 0,52 persen.

Berdasarkan komoditas, inflasi Kaltim pada September 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit, bayam, kangkung, tomat dan jagung manis. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, seperti ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga dan daging ayam ras.

Jajang menjelaskan, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kaltim dengan menerapkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, sepanjang September 2026 TPID melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah kabupaten/kota, di antaranya Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat dan Kutai Timur.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama Perum Bulog dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong pemenuhan kebutuhan komoditas strategis. Penyaluran beras SPHP hingga September 2026 telah mencapai sekitar 80 persen.

Selain itu, peningkatan produksi pangan terus didorong melalui penerapan teknologi pertanian modern. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan penggunaan pompa portabel pada lahan persawahan yang terdampak kekeringan sebagai langkah mitigasi untuk menekan risiko penurunan produktivitas pertanian.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan lancar. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pemantauan stok BBM dan LPG di SPBU sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pengendalian inflasi. Pemerintah juga terus mendukung perbaikan akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu guna memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok ke wilayah tersebut.

Sementara itu, dalam aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri serta penyampaian laporan pemantauan dini inflasi melalui forum TPID.

Penguatan komunikasi dan koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk mempercepat respons kebijakan, menjaga ekspektasi inflasi serta memastikan langkah pengendalian harga dilakukan secara tepat sasaran.

Ke depan, TPID se-Kalimantan Timur akan terus memperkuat sinergi dan mitigasi dini melalui penerapan strategi 4K secara konsisten, termasuk penguatan program pengendalian inflasi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik. (Prb/ty)