Samarinda - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur menggelar rapat pemantauan perkembangan politik, Senin (23/09/2024).

Koordinasi antar tim pemantauan perkembangan politik yang terdiri dari
Perwakilan Perangkat Daerah (PD) Kaltim dan lembaga terkait ini digelar untuk memastikan stabilitas dan keamanan, terutama di Provinsi Kaltim.

Dalam forum ini, Kesbangpol membahas dinamika politik terkini, termasuk potensi isu yang dapat memengaruhi jalannya pesta demokrasi Pilkada. Kesbangpol Kaltim pun menekankan pentingnya kolaborasi antar elemen masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif. 

“Kita terus berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan sosialisasi di berbagai daerah, guna memastikan partisipasi aktif masyarakat dan mengurangi ketegangan politik. Diharapkan, melalui langkah-langkah ini, Pilkada serentak di Kalimantan Timur dapat berlangsung dengan aman dan demokratis,” ujar Fatimah Waty selaku Kepala Bidang Politik dalam Negeri Kesbangpol Kaltim.

Saat ini, situasi politik di Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan meningkatnya persaingan antar calon pemimpin. Isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama. 

“Dalam hal ini, Kesbangpol melakukan pemantauan intensif terhadap interaksi politik yang berlangsung di berbagai daerah, memastikan bahwa setiap isu yang muncul dapat dikelola dengan baik,” sambungnya lagi.

Rapat ini pun imbuhnya lagi, bertujuan untuk mempersiapkan strategi untuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya menyaring informasi yang akurat dan mencegah hoaks.

Tak hanya itu saja, Kaltim pun dihadapkan dengan berbagai tantangan geografis serta demografis, menghadapi tantangan unik dalam konteks politik. Keberagaman etnis dan budaya di Kaltim, menciptakan tantangan yang memiliki kompleksitas untuk stabilitas politik.

“Untuk itu Sosialisasi yang masif dan menjangkau semua elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan daerah yang lebih sulit diakses (3T) harus diperhatikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh suara masyarakat terdengar dan diakomodasi dalam proses pemilihan,” pungkasnya.

Terakhir, netralitas penyelenggara juga menjadi hal penting sebab sangat berpengaruh pada kredibilitas Pilkada. Mengingat netralitas semua pihak yang terlibat harus dijaga termasuk penyelenggara pemilu, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Dengan semangat kolaboratif dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik, diharapkan Pilkada serentak di Kaltim nantinya dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik.

Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen diharapkan tercipta iklim politik yang sehat, damai dan berkeadilan. 

Masyarakat diharapkan pula dapat menggunakan hak suara mereka secara bijak, serta bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan demi kemajuan daerah. (cpy/pt)