Samarinda – Kalimantan Timur menjadi salah satu lokus penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pengembangan model nilai publik e-government di Indonesia. 

Penelitian tersebut diarahkan untuk melihat lebih jauh bagaimana penerapan pemerintahan berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Surasa mengatakan Biro Organisasi menjadi salah satu lokus untuk menggali lebih dalam pengalaman dan persepsi terkait transformasi digital di Kaltim.

“FGD ini untuk menggali pemahaman yang komprehensif terkait persepsi layanan terhadap nilai publik yang sulit ditangkap oleh kuesioner. Karena itu dilakukan pendalaman melalui diskusi,” jelasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama BRIN dan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Kamis (3/9/2026).

Peneliti BRIN, Uchaimid Biridlo`i Robby mengatakan penelitian tersebut dilakukan di empat wilayah. Yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Pemilihan lokus didasarkan pada penilaian e-government yang cukup baik di lingkungan perangkat daerah.

Menurutnya, penerapan e-government sudah banyak dijumpai dan dipraktikkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Namun, manfaat dan persoalan di balik penerapannya perlu digali lebih dalam.

Penelitian tersebut juga diarahkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus menggali sejauh mana transformasi digital memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery menyampaikan, penerapan e-government telah membantu mengurangi beban kerja dan membuat penggunaan anggaran lebih efisien. Salah satunya dalam proses administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

Meski demikian, Fery menyebut tantangan terbesar transformasi digital berada pada sumber daya manusia (SDM), terutama perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Perubahan pola mindset agak sulit diarahkan ketika tidak ada regulasi yang memaksa atau memberikan hukuman. Sistem ini tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen pimpinan,” katanya.

FGD turut dihadiri perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim. (KRV/pt)