Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/8/2026). Kolaborasi antardaerah ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) mengatakan, kerja sama tersebut merupakan wujud sinergi untuk saling melengkapi keunggulan masing-masing daerah. Kaltim memiliki potensi sumber daya alam, peluang investasi, dan posisi strategis sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara Jawa Tengah unggul di sektor industri, pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas," ujarnya.

Kerja sama yang disepakati mencakup sepuluh sektor strategis. Di antaranya penanaman modal, ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, perdagangan, kehutanan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu, turut dilakukan penandatanganan kerja sama antara BUMD kedua provinsi, Kadin Kaltim dan Jawa Tengah, Gekraf, serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.

Gubernur Harum menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani. Melainkan dari implementasi nyata yang mampu meningkatkan investasi, memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas harga, mendukung pengendalian inflasi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi mengingatkan pentingnya terobosan kreatif di tengah tantangan fiskal dan dinamika global. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda sehingga perlu saling mengisi melalui kolaborasi.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, serta kepala daerah di Jawa Tengah segera menyusun action plan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.

"Kita tidak ingin kerja sama ini berhenti pada MoU. Tiga minggu setelah penandatanganan, saya minta sudah ada action plan yang dilaporkan kepada gubernur masing-masing agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," tegas Ahmad Luthfi. (KRV/pt)