Samarinda – Dalam rangka menyukseskan peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur, melakukan Rapat koordinasi lintas sektor, bertempat di Ruang Rapat Lempok Disperindagkop Kaltim, Lantai 3 Jalan MT Haryono, Samarinda, Jumat (11/7/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, sektor perbankan, ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Perum Bulog, serta sejumlah BUMD baik langsung maupun melalui zoom meting. Agenda utama adalah membahas kesiapan peluncuran koperasi secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang.

Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan program nasional koperasi Merah Putih yang akan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. 

“Presiden RI akan meresmikan lebih dari 80 ribu koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak. Untuk Kalimantan Timur, kita memiliki 1.038 koperasi yang siap beroperasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ronny menyampaikan bahwa kegiatan launching akan dilaksanakan secara hybrid: terpusat di Klaten, Jawa Tengah, dan serentak di seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. 

Di Samarinda, acara akan dipusatkan di Kelurahan Lempake sebagai lokasi percontohan (mockup) koperasi Merah Putih. Mockup tersebut menampilkan berbagai unit usaha seperti warung sembako, penyediaan gas elpiji, pupuk, klinik, apotek, serta gudang logistik.

Ia mengatakan, Gubernur Kalimantan Timur dijadwalkan akan hadir dalam acara tersebut, bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota yang juga meluncurkan model serupa di wilayah masing-masing. Sinergi dengan berbagai BUMN dan BUMD di Kaltim juga terus diperkuat guna menunjang beragam unit usaha koperasi.

“Semua ini merupakan simulasi nyata bagaimana koperasi bisa berjalan produktif, memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus berperan dalam distribusi komoditas penting,” kata Ronny.

Kehadiran koperasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis bagi BUMN dan BUMD dalam penyaluran barang kebutuhan pokok serta akses permodalan, dengan melibatkan Bank Himbara dan bank pembangunan daerah.

Di tingkat pengawasan dan pengembangan, program ini akan dikawal oleh Satgas Nasional yang dikomandoi oleh Kemenko Perekonomian dan didukung oleh 13 kementerian serta 3 lembaga.

Di level provinsi dan kabupaten/kota, juga dibentuk Satgas yang akan mengawasi implementasi koperasi hingga benar-benar produktif.

“Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tutup Ronny. (rey/pt)