Samarinda – Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor batu bara menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Meski masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian daerah, sektor pertambangan dinilai tidak dapat menjadi tumpuan selamanya. Karena itu, Pemprov Kaltim mulai mematangkan strategi transformasi ekonomi menuju 2045 dengan memperkuat sektor unggulan non-tambang dan menyiapkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Putaran 3 Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (19/8/2026). 

Sekretaris Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, mengungkapkan saat ini sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih berasal dari sektor pertambangan batu bara yang menyerap sekitar 46 ribu tenaga kerja. Namun, ketergantungan pada komoditas yang sangat dipengaruhi harga dan permintaan global tersebut, perlu diantisipasi melalui transformasi ekonomi yang terencana.

“Transformasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang sudah ada sekaligus mempersiapkan industri-industri baru yang lebih berkelanjutan dan sesuai perkembangan global,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arah transformasi ekonomi Kaltim tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor eksisting. Tetapi juga mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Wahyu menambahkan, jejak transformasi ekonomi Kaltim sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Pada era 1970-an, perekonomian daerah didominasi sektor kehutanan, kemudian bergeser ke batu bara pada awal 2000-an. Kini, sektor lain seperti perkebunan, khususnya kelapa sawit, mulai menunjukkan kontribusi yang semakin besar.

“Pertambangan memang masih menjadi sektor utama, tetapi sumber daya itu tidak selamanya ada. Karena itu, kita harus menyiapkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” tegasnya.

Diskusi yang dipandu Ade Cahyat dari GIZ tersebut juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Kaltim-Kaltara Misyar Borowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta sejumlah organisasi seperti APINDO, GAPKI, dan PUTRI. 

Forum ini menjadi bagian dari upaya menyusun arah pembangunan ekonomi Kaltim menuju 2045 yang lebih tangguh, inklusif, dan tidak bergantung pada sumber daya tidak terbarukan. (KRV/pt)