Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menggelar Launching dan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Pro melalui skema Perluasan Skala, Replikasi, dan Orientasi Global untuk Tahun 2026 dan 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (30/7/2026) ini bertujuan menjaring sekaligus mengakselerasi praktik-praktik cerdas pelayanan publik di Indonesia.
Kegiatan tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengabdian merupakan ketulusan untuk melayani masyarakat. Menurutnya, tidak semua pengabdian mendapat sorotan dan tidak semua kerja keras menjadi berita. Namun, setiap pelayanan yang dijalankan dengan integritas, kepedulian, dan ketulusan menjadi fondasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sejak tahun 2014, KIPP telah melahirkan berbagai praktik baik yang memberikan manfaat nyata di berbagai sektor pelayanan," ujar Rini.
Ia menjelaskan, tantangan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, inovasi yang baik tidak cukup berhenti sebagai praktik di satu instansi, tetapi harus dapat diperluas dan direplikasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat.
"Atas dasar itulah KIPP bertransformasi menjadi KIPP Pro dengan fokus pada perluasan skala, replikasi, dan orientasi global," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rini secara resmi meluncurkan KIPP Pro Tematik Tahun 2026 dengan tema "Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran", serta KIPP Pro General Tahun 2027 dengan tema "Pelayanan Inklusif melalui No Wrong Door dan Human-Centric."
Ia juga mengundang kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan KIPP Pro sebagai ruang kolaborasi dalam memperluas manfaat inovasi.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak inovasi yang dapat direplikasi sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan inklusif sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah inovasi bukan hanya ketika berhasil diciptakan, tetapi ketika mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," tutupnya.(hend/dfa)