Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi Rakyat
Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi Rakyat

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh harapan besar terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan diluncurkan serentak secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang. 

Dengan jumlah koperasi mencapai 80.000 unit se-Indonesia, Kalimantan Timur turut menyumbang sebanyak 1.038 koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai bentuk usaha produktif.

“Tujuan besarnya adalah memotong rantai distribusi yang panjang, menghapus ketergantungan pada rentenir, dan membuka akses permodalan murah dari bank pemerintah,” jelas Ronny pada Jumat (11/7/2025) di Disperindagkop Kaltim,

Salah satu bentuk nyatanya adalah penyediaan gas elpiji dan pupuk dengan harga yang terjangkau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan model koperasi yang menyentuh langsung masyarakat desa, distribusi komoditas penting seperti ini diharapkan menjadi lebih efisien dan merata.

Selain itu, koperasi juga akan menyediakan layanan klinik, apotek, gudang logistik, hingga toko sembako. Di sektor keuangan, koperasi akan terhubung langsung dengan Bank Himbara dan bank daerah guna memberikan akses permodalan baik untuk koperasi maupun anggotanya.

“Dengan ini, masyarakat desa tidak perlu lagi mengandalkan pinjaman dari aplikasi pinjaman online ilegal atau rentenir yang memberatkan,” ujar Ronny.

Adapun Pelaksanaan program ini juga diawasi oleh Satgas Nasional yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota. Pengawalan dilakukan mulai dari tahap pendirian hingga pengembangan usaha koperasi.

Dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan program-program daerah, Koperasi Merah Putih diyakini mampu membangkitkan ekonomi perdesaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.(rey/pt)