JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memperkuat sektor kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah dan nasional. Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang mengusung tema “Sawit Untuk Rakyat” , bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan strategi yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus AKPSI ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pengusaha, pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki tata kelola sawit sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Akhmad Muzakkir, menyampaikan paparan bertajuk "Membangun Tata Kelola Sawit Modern Menuju Hilirisasi dan Kesejahteraan Berkelanjutan”.

Muzakkir menekankan bahwa tantangan industri sawit ke depan tidak lagi sekedar meningkatkan produksi. Fokus utama saat ini adalah mempercepat hilirisasi, memperkuat tata kelola, dan membangun kolaborasi yang solid.

“Setiap hektar sawit harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Muzakkir.

Ia memaparkan visi keselarasan pembangunan Kaltim dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi tersebut sejalan dengan visi “Trisula Prabowo”, khususnya dalam misi hilirisasi industri pertanian melalui perluasan areal tanam berbasis pertanian modern.

Sebagai upaya nyata, Pemprov Kaltim telah menyusun strategi pembangunan sektor sawit yang bertumpu pada lima pilar utama:   pertama meningkatkan produktivitas kebun,   menuntaskan Legalitas dan Usaha , Ketiga, menerapkan praktik sawit bergerak ; Keempat, mempercepat hilirisasi ; Kelima, mengintegrasikan data dan teknologi.

Kebijakan Pemprov Kaltim ke depan akan terus difokuskan pada pemberdayaan sektor hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penguatan kelembagaan petani. Selain itu, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pembangunan infrastruktur perkebunan yang memadai, serta penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan petani swadaya menjadi prioritas utama.

Melalui sinergi dalam forum AKPSI ini, Pemprov Kaltim optimistis bahwa tata kelola sawit yang modern dan berkelanjutan akan menjadi motor utama dalam mewujudkan Kaltim menjadi pusat ekonomi baru yang inklusif di Indonesia.

Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Pertanian serta Kepala Bidang Usaha Disbun Kaltim Wilma Kania Febrina. (Prb/ty)