Menakar Lompatan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur 2025

SAMARINDA — Kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren positif yang signifikan. Berdasarkan Rapat Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur, angka IDI Kaltim tahun 2025 resmi berada di angka 82,66, mengalami peningkatan sebesar 1,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan mantap berada dalam kategori Tinggi.  (9/9)

Pencapaian ini merefleksikan dinamika tata kelola pemerintahan serta ruang partisipasi publik yang kian matang di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, mengungkapkan bahwa lompatan angka ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor yang konsisten mengawal indikator-indikator demokrasi, baik dari aspek kebebasan, kesetaraan, hingga kapasitas lembaga demokrasi.  

Berdasarkan data teknis penyelenggaraan IDI 2025, ketiga aspek utama penyusun indeks di Kaltim secara konsisten mencatatkan rapor hijau:
 Aspek Kebebasan: Naik sebesar 1,10 poin.
 Aspek Kesetaraan: Naik sebesar 1,20 poin.
 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi: Naik paling signifikan sebesar 3,33 poin.

Kendati secara umum mencatatkan tren positif, analisis mendalam terhadap indikator-indikator pembentuknya menyisakan pekerjaan rumah tersendiri. Sejumlah indikator mencatat lonjakan fantastis, seperti partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang melonjak 38,18 poin menjadi 100, dan pemenuhan hak-hak pekerja yang menyentuh angka sempurna. Namun, catatan kritis tetap ada pada beberapa indikator yang mengalami koreksi, seperti akses masyarakat terhadap informasi publik yang turun tajam serta fluktuasi pada kebebasan berkeyakinan.

Melalui capaian IDI 2025 ini, Kesbangpol Kaltim bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen menjadikan data statistik tersebut sebagai pijakan strategis. Evaluasi secara berkala terus digalakkan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik IKN sejalan dengan penguatan kebebasan sipil, keadilan sosial, serta integritas kelembagaan demokrasi di Kalimantan Timur.