Samarinda - Proyeksi dan jumlah penduduk usia anak 0-9 tahun terhadap total penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penurunan.

“Penurunan ini menjadi momentum penting yang diharapkan dapat berlanjut hingga tahun 2050,” ungkap Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia Budi Setiyono, saat memberikan Arah pada kegiatan Kick Off Metting Call To Action : Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini, secara virtual, Senin (17/2/2025).

Data ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga guna memastikan pengasuhan yang optimal untuk mendukung tercapainya misi Indonesia Emas 2045.

Pada pemutakhiran data tahun 2024, tercatat sebanyak 75,6 juta keluarga dari total 80 juta keluarga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 12.926.644 keluarga yang memiliki balita. Angka ini terdiri atas 3.784.725 keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dan 9.141.919 keluarga dengan anak usia 24-59 bulan.

Pada tahun 2023, indeks pengasuhan anak usia dini berada di angka 54,51 persen dan meningkat menjadi 55,06 persen pada tahun 2024. Pemerintah juga telah menetapkan target indeks pengasuhan anak usia dini untuk tahun 2025 hingga 2029 di tingkat provinsi.

Salah satu aspek penting dalam mengasuh anak adalah screen time anak usia dini yakni waktu yang digunakan untuk menggunakan komputer, menonton televisi, atau bermain game.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 35,57 persen anak usia dini telah mengakses internet, sementara 39,71 persen menggunakan telepon seluler. Untuk itu para orang tua diharapkan dapat mengawasi dan membatasi waktu layar agar tumbuh kembang anak tidak terganggu.

Data menunjukkan bahwa 19,49 persen anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran, dengan proporsi terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, sebanyak 53,37 persen anak tidak memiliki jaminan kesehatan, dengan angka tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Jambi, dan NTT.

Kondisi tempat tinggal anak usia dini juga menjadi perhatian serius, di mana 56,54 persen di antaranya belum tinggal di rumah layak huni. Proporsi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, NTT, Papua, dan Kalimantan Barat.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan indeks pengasuhan anak usia dini, memastikan hak-hak anak terpenuhi, dan mewujudkan generasi emas Indonesia di masa depan. (Prb/ty)