Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan publik berbasis aplikasi SAKTI GEMAS. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim dengan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim yang digelar secara virtual, Jumat (5/6/2026).

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah disepakati antara Gubernur Kaltim dan para bupati/wali kota untuk mengintegrasikan layanan digital daerah ke dalam satu ekosistem pelayanan publik. 

"Payung hukum secara umum sudah ada dan telah diluncurkan pada 21 April 2025 bersama seluruh bupati dan wali kota. Kini saatnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah teknis melalui perjanjian kerja sama," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran SAKTI GEMAS diharapkan mampu memberikan warna baru dalam optimalisasi layanan digital di Kalimantan Timur. Karena itu, setiap daerah diminta mencermati substansi PKS, mulai dari tujuan, objek, ruang lingkup, hingga hak dan kewajiban para pihak agar kerja sama benar-benar memberikan manfaat bagi masing-masing daerah.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan bahwa aspek keamanan informasi menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Meski data yang dibagikan merupakan data umum dan terbuka, mekanisme pertukaran data tetap harus menjamin keamanan dan kemudahan akses antar daerah.

"Kita ingin membangun ekosistem berbagi pakai data dan informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, akses informasi antar daerah akan lebih cepat tanpa harus melalui proses surat-menyurat yang panjang," jelas Faisal.

Ia menambahkan, integrasi layanan melalui SAKTI GEMAS bertujuan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik sekaligus memperkuat kolaborasi digital antar pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis draft PKS yang dipandu oleh tim Biro POD Setdaprov Kaltim untuk memastikan kerja sama dapat segera diimplementasikan secara optimal. (KRV/pt)