SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan. Suara dan aspirasi anak dinilai harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, A. M. Fitra Firnanda, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak se-Kalimantan Timur yang digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor DP3A Provinsi Kaltim, Kamis (3/9/2026).

Nanda mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang Anak dilatarbelakangi pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya. Menurutnya, dalam sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, posisi anak memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan masa depan keluarga, bangsa dan negara.

“Mereka adalah masa depan keluarga, bangsa, dan negara. Kita juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa salah satu hak dasar anak adalah hak untuk didengar dan berpartisipasi,” ujarnya.

Karena itu, menurut Nanda, forum Musrenbang Anak menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan dan harapan anak.

Ia menegaskan, pembangunan yang terus berlangsung di Kalimantan Timur harus diarahkan menjadi pembangunan yang ramah anak. Hal tersebut antara lain ditandai dengan tidak adanya eksploitasi tenaga kerja anak, pencegahan segala bentuk perundungan, serta upaya membangun mental dan karakter anak sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas 2045.

“Kita yakin, dari kalangan anak-anak yang hadir hari ini, kelak akan tumbuh pemimpin-pemimpin hebat. Mungkin gubernur, menteri, bahkan presiden yang lahir dari bumi Kalimantan Timur. Semoga. Juga berbagai profesi penting lainnya yang akan diisi oleh anak-anak kita pada tahun 2045 sebagai generasi penerus yang berkualitas,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang Anak tidak berhenti sebatas berita acara atau kegiatan seremonial.

Selain itu, Nanda menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi anak. Menurutnya, pemberian perangkat digital seperti telepon pintar kepada anak harus disertai pendampingan dan edukasi agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan mereka.

“Membelikan gawai saja bukanlah suatu kebanggaan. Sering kali justru dijadikan alat untuk membungkam anak, bukan sarana pendidikan. Banyak anak diberi gawai lalu sibuk sendiri dari pagi hingga malam tanpa bimbingan, sehingga kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang mereka lihat atau pelajari,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap perangkat digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kecakapan, wawasan dan pengetahuan anak.

“Di tengah perkembangan zaman dan pembangunan, kita wajib melindungi anak-anak kita, termasuk di lingkungan sekolah dari ancaman perundungan, sekaligus memperkuat mental dan karakter mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur Hj. Syarifah Alawiyah menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang Anak merupakan tindak lanjut dari Suara Anak Indonesia Tahun 2026.

Kegiatan tersebut mengacu pada surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertanggal 6 Agustus 2026 yang memuat 12 poin rekomendasi nasional. Surat tersebut menugaskan pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan rekomendasi tersebut kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah agar disesuaikan dengan tugas dan fungsi, situasi, serta dinamika kebutuhan di masing-masing daerah.

“Sebagai kabar gembira, Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang terdepan dan pertama melaksanakan kegiatan ini,” ungkapnya.

Musrenbang Anak se-Kalimantan Timur tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan Forum Anak dari sejumlah kabupaten/kota, di antaranya Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kaltim. (Prb/ty)

foto : bagus