Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin serius menggarap program pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan digitalisasi untuk mengontrol penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan data yang telah tersedia. Langkah ini diambil untuk memastikan bansos tepat sasaran dan efektif menekan angka kemiskinan di Benua Etam.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Penyusunan Logical Framework dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Transisi Pemprov Kaltim Th 2025  yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim. Rapat tersebut secara spesifik membahas periode transisi pengentasan kemiskinan, mengingat persentase penduduk miskin Kaltim per Maret 2025 tercatat sebesar 5,17% menurut sumber BPS . 

Rencana aksi yang dirancang oleh Biro Organisasi mendapat dukungan penuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam skema ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) didapuk sebagai ketua pelaksana, sementara  berperan sebagai anggota kunci. 

Digitalisasi ini diharapkan mampu mengatasi tantangan klasik dalam penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima yang tidak tepat sasaran, serta proses administrasi yang lambat. Dengan pemanfaatan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, efektivitas program dapat ditingkatkan secara signifikan.

Fahmy Asa Pranata Ahli Muda sebagai perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, dalam kesempatan tersebut menegaskan dukungan penuh instansinya.
"Kami, dari Kominfo, sangat mendukung penuh upaya digitalisasi bansos ini," ujar Fahmi.

 "Pemanfaatan teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem digital yang terintegrasi dengan data kependudukan dan data kemiskinan yang valid, kita bisa memastikan setiap bantuan yang dikeluarkan pemerintah provinsi benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan. Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang bersih dan efektif, sekaligus menjadi pendorong utama untuk mencapai target penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur."