Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pembangunan dan perekonomian desa melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengembangan Ekosistem Desa antara Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dengan PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara), serta kerja sama Bankaltimtara dengan pemerintah kabupaten melalui DPMD/DPMK di tujuh kabupaten se-Kaltim.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (12/8/2026), tersebut menjadi langkah bersama untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong digitalisasi transaksi di tingkat desa.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, yang mewakili Gubernur Kaltim, mengatakan Pemprov Kaltim memandang desa memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, desa bukan hanya tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi, sumber daya manusia, dan berbagai potensi lokal yang apabila dikelola secara baik dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, pembangunan desa perlu kita lakukan dengan pendekatan yang semakin terintegrasi. Kita membutuhkan dukungan pemerintah daerah, BUMDes, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar potensi yang ada di desa dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang produktif,” ujarnya.

Ujang menegaskan, kerja sama dengan Bankaltimtara diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu perhatian utama adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara profesional dan produktif.

“Dengan adanya layanan keuangan yang terintegrasi dengan masyarakat, BUMDes akan menjadi makin mudah dalam melakukan transaksi, menabung, mendapatkan layanan pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Selain penguatan BUMDes, digitalisasi juga dinilai penting untuk menciptakan aktivitas ekonomi desa yang lebih mudah, cepat, aman dan transparan. Pemprov Kaltim ingin desa mampu mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi tanpa kehilangan kekuatan serta potensi lokalnya.

Sementara itu, Pemimpin Divisi Funding & Customer Management PT BPD Kaltim Kaltara, Amuniantoyo, yang mewakili Direktur Utama Bankaltimtara, menegaskan komitmen Bankaltimtara untuk hadir bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian.

Ia menjelaskan, Bankaltimtara terus mendorong perluasan layanan perbankan hingga ke tingkat desa, termasuk melalui pemanfaatan BUMDes sebagai agen layanan perbankan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan keuangan lebih dekat tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Menurut Amuniantoyo, penguatan layanan tersebut juga sejalan dengan upaya mendorong digitalisasi keuangan, memperluas inklusi keuangan, meningkatkan transparansi serta memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Bankaltimtara sebagai lembaga daerah berkomitmen penuh untuk hadir, bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra strategis utama pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan potensi dan ekosistem desa sebagai pusat ekonomi baru.

Sinergi yang dibangun diharapkan dapat memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses layanan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong berbagai program ekonomi desa secara kolaboratif.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten beserta jajaran dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi desa agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan, semakin tumbuh usaha BUMDes, semakin banyak kegiatan ekonomi yang berkembang, dan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat desa, maka semakin besar pula manfaat yang bisa kita bangun,” katanya. (rey/pt)

Foto : Teguh Prasetyo