Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dihadiri pengelola media dari DPMPTSP kabupaten/kota serta Pranata Humas. Kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan strategi komunikasi untuk meningkatkan kualitas informasi layanan perizinan di seluruh daerah, Selasa (25/11/2025).

Kepala DPMPTSP Kaltim H. Fahmi Prima Laksana menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus berdampak langsung pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Ia menuturkan bahwa layanan perizinan dan nonperizinan kini dapat diakses secara daring melalui OSS dan E-PTSP, tanpa mengharuskan masyarakat datang ke kantor. 

“Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih responsif. Layanan yang mudah dijangkau dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik. Intinya, teknologi harus membuat proses perizinan lebih sederhana dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum ini dipaparkan pula bahwa masyarakat kini semakin mengandalkan kanal daring untuk menyampaikan kebutuhan layanan. Sepanjang 2025, sejumlah pengaduan diterima melalui WhatsApp, menandakan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap akses cepat dan praktis.

“DPMPTSP juga mencatat peningkatan signifikan tayangan konten informasi pada Instagram yang mencapai lebih dari 150 ribu kali. Data tersebut menguatkan peran media sosial sebagai jalur utama penyampaian informasi layanan,” jelas Fahmi.

Forum menghadirkan narasumber dari akademisi dan industri digital. Dr. Silviana Purwanti dari Universitas Mulawarman menekankan bahwa persoalan perizinan sering kali bukan pada sistemnya, melainkan pada cara informasi disampaikan. Komunikasi publik, ujarnya, harus memenuhi prinsip jelas, terbuka, responsif dan konsisten, sembari menghindari kesalahan umum seperti penyampaian informasi yang terlalu teknis atau konten media sosial yang hanya berfokus pada dokumentasi kegiatan.

Sementara itu, Imanuel C. Lamoa dari Meta Indonesia membahas pentingnya keamanan digital bagi akun pemerintah serta strategi konten efektif melalui 5 (lima) Creative Tactics yang mencakup penggunaan video pendek, format vertikal, pemicu rasa penasaran dan konten khas yang mudah dikenali publik. Ia juga menekankan perlunya penggunaan autentikasi dua faktor, manajemen privasi, serta moderasi komentar untuk menjaga kepercayaan publik dan keamanan akun layanan.

Melalui forum ini, DPMPTSP Kaltim berharap tercipta langkah implementatif bagi seluruh peserta terkait penyederhanaan akses informasi dan peningkatan kualitas layanan perizinan. Dengan jumlah pengguna internet di Kaltim mencapai 5,5 juta jiwa dan 3,4 juta di antaranya aktif di media sosial, penguatan komunikasi publik strategis dinilai menjadi kunci terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. (cht/pt)