SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat menangani persoalan ketersediaan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya di wilayah Long Pahangai dan Long Apari yang menghadapi kendala distribusi akibat kondisi akses jalan.

Pemprov Kaltim memiliki cadangan pangan pemerintah daerah yang pada tahun 2026 tercatat sekitar 401 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 ton telah dikeluarkan dalam dua tahap untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami kendala distribusi pangan.

“Jadi, kita masih memiliki cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi kondisi darurat pangan,” ujar Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan,   saat menjadi pembicara terkait bantuan beras krisis pangan Mahulu menghadapi tantangan geografis, Kamis (10/9/2026)

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim telah memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Mahulu menjadi satu-satunya daerah yang hingga kini belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.

Menurutnya, dalam jangka pendek, pemerintah lebih mengutamakan respons cepat terhadap persoalan pangan yang terjadi di Long Pahangai dan Long Apari. Namun, distribusi bantuan ke wilayah tersebut tidak mudah karena kondisi infrastruktur jalan yang cukup berat.

Ia menggambarkan, pengiriman beras dari Samarinda, beras yang dibawa melalui Perum Bulog menggunakan truk besar berkapasitas sekitar 3,5 hingga 4 ton hanya dapat menjangkau wilayah Ujoh Bilang. Selanjutnya, untuk menuju Long Pahangai, bantuan harus dipindahkan menggunakan kendaraan single Cabin atau Double Cabin dengan kapasitas angkut yang lebih kecil, bahkan kurang dari 2 ton.

Sementara menuju Long Apari, distribusi harus menggunakan kendaraan dengan kapasitas sekitar 1,5 ton. Kondisi tersebut membuat proses pendistribusian pangan menjadi lebih sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Selain respon jangka pendek, Pemprov Kaltim juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui penyediaan gudang sementara atau gudang anak untuk mendekatkan stok pangan dengan masyarakat.

Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong pembangunan gudang Bulog di Mahulu. Keberadaan gudang tersebut diharapkan dapat mempersingkat rantai distribusi dan meminimalkan kendala ketika terjadi permasalahan pangan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal agar Mahulu tidak terlalu bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.

Berdasarkan data pemerintah, luas tanam padi di Mahulu masih terbatas, sekitar 14 hektare. Namun, pada tahun 2025 terdapat program cetak sawah melalui anggaran APBN yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2026 dengan luas sekitar 8 hektar di wilayah Long Hubung.

Kemudian pada tahun 2026, pemerintah menargetkan cetak sawah sekitar 46 hektare di Long Hubung dan Long Bagun. Penambahan lahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan luas tanam sekaligus produksi beras lokal.

“Harapannya, dengan cetak sawah ini nanti bisa menambah luas tanam sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar, selain memanfaatkan padi ladang yang sedang berjalan dan memang perlu dilakukan pendampingan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk lahan sawah yang telah dicetak sekitar 8 hektare, sebagian telah dilakukan penanaman. Jika kondisi pertumbuhan tanaman berjalan normal, lahan tersebut diperkirakan dapat memasuki masa panen dalam satu hingga dua bulan.

Meski Kaltim menghadapi fenomena El Nino dan kekeringan, pemerintah memastikan hingga saat ini belum menerima laporan adanya puso di lokasi persawahan di Mahulu. Tanaman padi yang telah berumur lebih dari 80 hari dinilai relatif aman terhadap kondisi kekeringan. (Prb/ty)