Kutai Barat – Jalan yang layak bukan sekadar penghubung antarkampung, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga akses informasi.

Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong peningkatan status tiga kampung tertinggal di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.

Tiga kampung tersebut yakni Kampung Deraya, Tanjung Soke dan Gerunggung. Berdasarkan hasil entry Indeks Desa 2026, ketiganya masih berada dalam kategori desa tertinggal. Salah satu persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi ialah keterbatasan aksesibilitas jalan.

Upaya percepatan dibahas Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Bongan dan pemerintah kampung melalui rapat koordinasi secara daring, Selasa (8/9/2026). Rapat berlangsung dari Ruang Rapat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.

Kepala DPMPD Kaltim, Siti Sugiyanti menekankan pentingnya kerja bersama lintas pemerintahan untuk meningkatkan capaian Indeks Desa ketiga kampung tersebut.

“Perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan status tiga desa tertinggal ini. Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani adalah aksesibilitas jalan, menjadi pokok pembahasan dalam rapat tersebut,” ujarnya.

Akses jalan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan sejumlah indikator dalam Indeks Desa. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan lebih mudah menjangkau pusat pelayanan, memasarkan hasil usaha, memperoleh layanan dasar dan berinteraksi dengan wilayah sekitarnya.

PUPR Siapkan Penanganan Jalan 15 Kilometer

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim menyampaikan bahwa penanganan akses jalan di kawasan tersebut sempat mengalami keterlambatan pada 2026 akibat pergeseran anggaran serta proses administrasi dan teknis.

Meski demikian, percepatan terus dilakukan. Perencanaan dan desain pekerjaan telah diselesaikan, sementara koordinasi dengan Inspektorat dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan ketentuan baru dari pemerintah pusat.

Pada tahun ini, penanganan jalan direncanakan mencapai sekitar 15 kilometer, termasuk kebutuhan pelebaran pada sejumlah ruas.

Tidak berhenti pada pekerjaan tahun berjalan, PUPR juga menyiapkan rencana penanganan lanjutan pada 2027. Pekerjaan tersebut antara lain mencakup penanganan jembatan serta peningkatan jalan hingga menuju ujung Kampung Gerunggung.

Pemerintah kecamatan dan kampung juga diharapkan turut mendukung kelancaran proses pembangunan, terutama dalam koordinasi di tingkat masyarakat dan wilayah.

Bukan Hanya Jalan, Kampung Butuh Layanan Dasar

Bagi masyarakat kampung, perbaikan jalan menjadi kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kepala Kampung Gerunggung menyampaikan, kondisi jalan saat ini masih dapat dilalui, terutama ketika musim kemarau. Namun, akses yang lebih baik tetap menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur jalan, Gerunggung masih membutuhkan sejumlah fasilitas dan layanan dasar, seperti rumah ibadah, jaringan internet dan tambahan tenaga kesehatan. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan indikator yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Desa.

Hal senada disampaikan Pemerintah Kampung Tanjung Soke yang menyambut baik rencana peningkatan akses jalan. Infrastruktur yang semakin baik dinilai dapat menjadi salah satu pengungkit bagi kampung untuk meningkatkan status pembangunannya.

Dalam simulasi pengisian Indeks Desa, ketiga kampung tersebut menunjukkan potensi untuk naik dari status tertinggal menjadi berkembang. Karena itu, pembenahan infrastruktur dasar, khususnya jalan, dipandang penting untuk memperkuat capaian indikator pembangunan.

Camat Bongan turut menyatakan dukungan terhadap penanganan akses jalan. Selain konektivitas antarwilayah, penguatan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan juga dinilai perlu mendapat perhatian agar pelayanan dasar masyarakat semakin mudah dijangkau.

Dorong Tiga Kampung Keluar dari Status Tertinggal

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut. Pemkab Kutai Barat bersama pemerintah kampung akan menyusun rencana teknis dan memetakan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.

Sementara itu, Pemprov Kaltim melalui DPMPD dan PUPR memberikan dukungan kebijakan dan teknis sesuai kewenangan masing-masing.

Tenaga Pendamping Profesional juga akan dilibatkan untuk mendampingi pemerintah kampung, khususnya dalam proses pengisian dan pemutakhiran data Indeks Desa.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dengan akses jalan yang semakin baik, layanan dasar yang lebih mudah dijangkau serta data pembangunan yang terus diperbarui, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kutai Barat optimistis Kampung Deraya, Tanjung Soke dan Gerunggung dapat terus bergerak maju dan keluar dari status tertinggal. (DPMPDKALTIM/pt)

Sumber: DPMPD Kaltim